PKS Kritik Rencana Presiden Jokowi Terbitkan Perpres KPK

hidayat-nur-wahid
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, PKS juga menilai, isi Perpres seharusnya tidak dalam rangka untuk mengesankan dan menentukan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah lembaga Kepresidenan.

“Ya kalau masih draf, mudah-mudahan bisa diperbaiki karena sejak awal orang mempersepsikan dan harapannya KPK ada independensinya agar maksimal memberantas korupsi,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 30 Desember 2019 baru lalu.

Baca juga:   Sebut Ucapan Jokowi Soal Paloh Temui Sohibul Bukan Sindiran, PDIP: Itu Gocekan Khas

Menurut Hidayat, jika benar dalam Perpres KPK menegaskan kelembagaan KPK di bawah Presiden maka membenarkan penegasan bahwa KPK saat ini dibonsai.

Karena itu, jika KPK di bawah eksekutif maka independensi KPK tidak ada dan kerja pemberantasan korupsi lembaga tersebut tidak akan berjalan maksimal.

“Tadinya KPK itu diposisikan setara dengan lembaga-lembaga negara seperti KY, MK, dan BPK yang sekalipun dari sisi struktur atau stratanya memang KPK tidak disebutkan dalam UUD, sementara BPK, KY, MK itu disebutkan,” ujar Hidayat.

Selanjutnya, ditegaskan Hidayat, bahwa dari sisi independensinya KPK diperlukan kesetaraan sehingga bisa melakukan tindakan pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Baca juga:   UU KPK Sudah Masuk MK, Ketum NasDem Sebut Jokowi-Parpol Pengusung Sepakat Belum Terbitkan Perppu

Bahkan, dirinya menilai kalau Perpres KPK benar-benar mengatur institusi KPK di bawah eksekutif maka membenarkan kekhawatiran publik tentang hilangnya independensi KPK.

“Kalau KPK tidak lagi independen, dikhawatirkan pemberantasan korupsi tidak bisa berlaku dengan efektif,” tegasnya.

Sementara, Wakil ketua MPR ini juga menilai, jika ingin mengembalikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada posisi yang kuat seperti diharapkan masyarakat, maka tidak perlu aturan seperti dalam draf Perpres KPK yang mengekang dan membatasi kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. [elz/ant]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar