Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Fernita Darwis menyebut hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V PPP meminta agar pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – KH Ma’ruf Amin menjaga hubungan baik dengan ulama dan umat Islam, termasuk ormas.

“Menjaga hubungan baik dengan ulama-ulama dan umat Islam, termasuk dengan ormas dan Iembaga-Iembaga pendidikan keagamaan, seperti pesantren dan madrasah,” kata Fernita dalam konferensi pers di Hotel Grand Sahid, Minggu 15 Desember 2019.

Menurut Fernita, PPP juga mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menyetujui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Selain itu, undang-undang itu juga merupakan inisiatif dari Fraksi PPP di DPR RI.

Baca juga:   Peneliti CSIS: Permintaan Megawati Berat bagi Jokowi

Bahkan, pihaknya juga meminta untuk mempercepat penerbitan semua peraturan pelaksanaan dan implementasi dari UU Pesantren tersebut. Selain itu, Mukernas V ini juga mendorong Fraksi PPP DPR dan fraksi lainnya untuk segera menyelesaikan dan mengesahkan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU).

“Seperti RUU Larangan Minuman Beralkohol, dan RUU KUHP, RUU KUHAP, RUU Permasyarakatan, tiga Omnibus Law,” ujar Fernita.

Selanjutnya, Fernita juga menegaskan, bahwa Mukernas V PPP meminta pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji kembali sistem pemilu serentak serta penerapan kembali sistem penetapan kursi berdasarkan kuota share dan penetapan calon terpilih berdasarkan sistem proposional tertutup.

Sementara, menurut Ketua Panitia Mukernas Achmad Baidowi, bahwa Muktamar PPP untuk memilih ketua umum baru akan dipercepat usai gelaran Pilkada 2020.

Baca juga:   Novel: Jangan-Jangan Presiden Jokowi Memang Tidak Paham degan Pancasila

“Mukernas V memerintahkan DPP untuk menyelenggarakan Muktamar IX PPP dipercepat pelaksanaannya setelah pelaksanaan Pilkada 2020,” kata Achmad Baidowi.

Ditegaskan Baidowi, jika sesuai jadwal, seharusnya Muktamar baru digelar pada 2021 mendatang. Namun, diputuskan dipercepat meski setelah pelaksanaan Pilkada 2020.

Selain itu, alasan Muktamar digelar pasca gelaran pilkada serentak agar tidak menganggu proses konsolidasi organisasi, khususnya di tingkat daerah dan provinsi yang menggelar pilkada.

“Tidak terganggu agenda-agenda politik supaya setelah pilkada tidak ada urusan lain hanya muktamar,” tegas Ahmad Baidowi. [elz/cnn]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar