Ma'ruf-Amin
Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin. (foto: kompas/GARRY LOTULUNG)

harianpijar.com, SEMARANG –  Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dalam acara Silaturahmi dan Musyawarah Bersama Lima Organisasi Massa Islam se Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat kemarin menyebut jika sistem khilafah bukan ditolak, melainkan tertolak di Indonesia.

“Khilafah bukan ditolak, tapi tertolak. Apa bedanya? Kalau ditolak bisa masuk tapi ditolak. Kalau tertolak tidak bisa masuk karena kita punya kesepakatan, NKRI,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jumat 13 Desember 2019.

Menurut Wakil Presiden Ma’ruf Amin, bahwa NKRI itu sudah menjadi kesepakatan bersama dan harus dijaga keutuhannya oleh semua pihak.

“Jangan ada yang bawa pikiran-pikiran di luar NKRI, kita katakan NKRI sudah final,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Baca juga:   Soal Kapal China di Natuna, Presiden Jokowi: Tidak Ada Kompromi

Ditegaskan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, khilafah yang merupakan sistem pemerintahan tidak bisa diterapkan di Indonesia.

“Khilafah itu Islam karena ada khilafah Abbasiyah, khilafah Usmaniah. Kerajaan juga Islami, buktinya ada Saudi Arabia, sistem pemerintahannya kerajaan. Yordan juga, oleh ulama di sana diterima. Keamiran juga Islami, Kuwait, Qatar, Emirat. Republik juga Islami, selain Indonesia ada Mesir, Turki. Jadi kalau soal Islami ya semua Islami,” tegasnya.

Karena itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, meminta permasalahan yang terkait dengan khilafah cukup ditanggapi secara proporsional oleh semua pihak.

“Tidak perlu disikapi metenteng (tegang-red) seperti mau perang Baratayuda saja, secara proporsional saja,” ucap Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Selanjutnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga mengajak para ulama dari berbagai ormas Islam tersebut untuk turut serta menjaga situasi kondusif di Jateng.

Baca juga:   Soal Celana Cingkrang, Ma'ruf Amin Sebut Pernyataan Menag dalam Rangka Penegakan Disiplin

“Kita sama-sama tahu negara ini sedang membangun menuju Indonesia maju dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lima program yang menjadi prioritas, yakni sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhaanan regulasi, reformasi birokrasi, serta transformasi ekonomi,” katanya.

Selain itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga menekankan pentingnya pemberdayaan umat Islam melalui ekonomi kerakyatan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.

Sementara diketahui, kelima ormas Islam di Jateng yang menggelar silaturahmi dan musyawarah bersama itu, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indoensia (DMI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Amil Zakat Nasional, serta Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). [elz/ant]

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar