harianpijar.com, JAKARTAÂ – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan kebijakan pendidikan yang dinamakan Merdeka Belajar. Selain itu, salah satunya adalah mengganti Ujian Nasional (UN) dengan assesmen.
Menurut Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, bahwa kebijakan itu tidak menghapus UN, tetapi mengganti dengan yang lain.
“Makanya mengganti lebih baik atau mengganti tidak lebih baik, itu bagaimana tolok ukurnya?” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 13 Desember 2019.
Selanjutnya, Jazilul juga mengingatkan Mendikbud Nadiem harus menjelaskan bahwa pergantian itu ke arah yang lebih baik.
“Bukan sekadar asal ganti saja karena menjadi menteri, ya?” ujar Jazilul.
Selain itu, Jazilul juga mempersoalkan pernyataan Mendikbud Nadiem yang menyebut dunia tidak membutuhkan anak-anak yang jago menghafal.
“Memang ada apa dengan hafalan? Memang pelajaran harus dihafal. Karena kalau tidak dihafal, lupa. Apa artinya ilmu? Saya membaca bahwa pendidikan Indonesia ini menghafal,” ucapnya.
Ditegaskan Jazilul, mengatakan belajar ini pasti dimulai dengan membaca, menghafal, terus mengkaji.
“Seperti tidak paham sistem pendidikan dan kerja memori otak saja. Setelah dia membaca, menghafal, mengkaji, dia diuji,” ujarnya.
Sementara, Jazuli juga menjelaskan, bahwa UN adalah tahap terakhir. Nah, kalau tahap terakhir ini dihilangkan lantas apa alat ujinya.
“Nah makannya itu jelaskan ke publik, apa? Kami prinsipnya setuju, apa cara ngeceknya? Apa lewat aplikasi? Lewat apa bahwa si anak ini lulus, bahwa si anak ini setara dan sudah terstandar?” jelasnya.
Kemudian, dikatakan Jazilul, tahap penilaian itu tetap harus ada, apakah bernama UN atau nama yang lain. Yang jelas orang belajar harus dinilai.
“Negara sekarang mengarah pada keunggulan, harus jelas standarnya. Oke tidak UN, tetapi apa standar penilaiannya?,” tandas Jazilul Fawaid,yang juga Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu. [elz/jpnn]