Soal Nama Kandidat Dewas KPK, Mahfud MD: Sudah di Kantong Presiden Jokowi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengaku terkait nama-nama calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berada di kantong Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Nama Dewas KPK sudah sampai di kantong presiden,” kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 12 Desember 2019.

Namun, Mahfud MD tidak menjawab apakah nama-nama Dewas KPK yang sudah di kantong Presiden Joko Widodo (Jokowi) berasal dari kalangan akademisi, advokat atau lainnya.

“Kalau saya sebut sekarang nggak ada kejutan namanya. Pokoknya sudah ada di kantong Presiden,” ujar Mahfud MD.

Sementara, menurut Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, nama-nama Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diumumkan pada 20 Desember 2019.

Baca juga:   Terdakwa e-KTP Sugiharto Mengaku Pernah Serahkan Rp16 Miliar Ke Miryam S Haryani

“Ya kan belum final, nanti tanggal 20 (Desember) lah final,” kata Pratikno saat dikonfirmasi, di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu 11 Desember 2019.

Selanjutnya, Mensesneg Pratikno juga enggan mengkonfirmasi nama-nama siapa saja yang masuk dalam Dewan Pengawas tersebut.

“Ya namanya belum final kok masih proses terus, namanya kan belum di-keppres-kan belum ditandatangani, jadi nanti lihat tanggal 20 (Desember),” lanjut Pratikno.

Sedangkan, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), dirinya sudah mengantongi nama-nama anggota Dewan Pengawas KPK, namun belum mengumumkannya.

“Sudah (final), tapi belum (diumumkan),” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, Selasa 10 Desember 2019.

Baca juga:   Presiden Jokowi Bicara Soal Beda Sikapnya di Revisi UU KPK dan RUU KUHP

Diketahui, Dewan Pengawas KPK adalah struktur baru dalam tubuh KPK berdasarkan UU No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

Selain itu, Dewan Pengawas bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai dan lainnya.

Sedangkan, pasal 69A ayat (l) UU No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK menyatakan “Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia”. [elz/med]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar