Hasto: PDIP Sepakat Mantan Koruptor Tidak Ikut Pilkada

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Sekretaris Jendral Partai Denokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut akan menolak mengusung calon kepala daerah mantan koruptor di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 mendatang. Karena, kepala daerah memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat.

“Meskipun hukum memperbolehkan itu PDI Perjuangan tidak akan mencalonkan yang bersangkutan,” kata Hasto saat dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis 12 Desember 2019.

Menurut Hasto, bahwa eks terdakwa korupsi atau tindak pidana apapun memang telah menjalani masa tahanan mereka sebagai narapidana. Bahkan, mereka telah menjalani hukuman pemasyarakatan sehingga menjalani sebuah fungsi pidana untuk kembali masuk ke sistem sosial.

Baca juga:   Said Aqil: Jokowi-Ma'ruf Amin Diyakini Mampu Selesaikan Masalah Bangsa

Selain itu, menjalani masa hukuman bukan berarti hak politik mereka dicabut. Namun, PDIP menilai bahwa kepala daerah bertanggung jawab atas masa depan rakyat, bangsa dan negara sehingga harus disertai rekam jejak dan Kredibilitas yang baik.

“Mereka eks narapidana memang telah menjalani hukuman pemasyarakatan sehingga menjalani sebuah fungsi pidana untuk kembali masuk ke sistem sosial. Namun, PDIP menilai bahwa kepala daerah bertanggung jawab atas masa depan rakyat, bangsa dan negara. Karena itu, harus disertai rekam jejak dan kredibilitas yang baik,” ujar Hasto.

Baca juga:   Wasekjen Demokrat: Tak Ada Oposisi yang Berhasil di Sejarah Politik Kita

Sementara sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Kemudian, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang (UU) 10/2016 tentang Pilkada. Ringkasnya isi beleid tersebut menyatakan, calon kepala daerah tidak pernah sebagai terpidana, atau mantan terpidana yang telah mengumumkan latar belakangnya sebagai terpidana. [elz/rep]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar