harianpijar.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat yang juga mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengalaman Arab Spring atau gelombang revolusi dan unjuk rasa yang terjadi di dunia Arab pada 2011 lalu.
Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga diingatkan soal gerakan protes sosial di 30 negara tahun ini.
Menurut SBY, bahwa gerakan tersebut muncul akibat kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran. Peringatan ini diberikan karena saat ini angka pengangguran masih banyak.
Berdasarkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran mencapai 7,05 juta orang per Agustus 2019. Selain itu, diakui angka penurunan pengangguran selama lima tahun ini memang turun. Namun, penurunan tersebut belum cukup.
Selanjutnya, meskipun angka pengangguran turun dan masyarakat banyak yang kerja, namun 28,4 juta di antara pekerja tersebut hanya bekerja paruh waktu. Sementara, yang setengah menganggur sekitar 36,5 juta orang.
Selain itu, dikatakan SBY, bahwa dari angka pengangguran tersebut, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), yaitu siapa saja yang menganggur.
“Data menunjukkan bahwa prosentase dan angka lulusan SMK, SMA dan perguruan tinggi yang menganggur relatif tinggi. Keadaan ini tentu rawan secara sosial, politik dan keamanan. Kita belajar dari pengalaman Arab Spring di 2011 lalu, juga terjadinya gerakan protes sosial di 30 negara,” kata SBY saat Pidato Refleksi Akhir Tahun pada Rabu 11 Desember 2019.
“Penyebab utamanya antara lain adalah kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran,” lanjut SBY.
Kemudian, SBY juga berharap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memiliki kebijakan efektif dan agresif dalam untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut, terutama bagi pencari kerja kaum milenial. Bahkan, dirinya menyambut baik upaya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam melaksanakan Program Kartu Prakerja.
“Ini sebuah inisiatif yang baik. Agar tak memunculkan isu sosial di antara sesama pencari kerja, pelaksanaannya harus benar-benar transparan dan akuntabel. Diharapkan tidak salah sasaran dan bebas dari kepentingan politik pihak manapun,” tandas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini. [elz/cnn]