said-aqil-siradj
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Said Aqil Siradj. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Said Aqil Siradj menyebut banyak universitas di Indonesia yang terpapar radikalisme.

Namun, Said tidak merinci universitas yang dimaksud. Tetapi, kebanyakan universitas itu memiliki pemikiran yang eksklusif dan puritan.

“Boleh dibilang, itu semua (universitas terpapar). Minimal paling tidak berpikir yang sangat eksklusif, puritan, yang sangat tekstual. Itu minimal,” kata Said di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa 10 Desember 2019.

Menurut Said, jika hal ini dibiarkan, pemikiran tersebut dapat memicu sikap intoleran yang berkembang menjadi ekstrem atau radikal. Bahkan, akan membahayakan kelangsungan universitas yang terpapar.

Selain itu, bahwa belakangan telah banyak bermunculan sejumlah kasus yang melibatkan dosen atau guru besar di universitas terkait radikalisme.

“Ada di Riau rakit bom dalam kampus, ada lagi dosen anti China. Ada lagi dulu dosen di Semarang belain HTI, di ITB juga ada guru besar rakit bom,” ujar Said.

Baca juga:   Presiden Usul Istilah Radikalisme Diubah Menjadi Manipulator Agama

Selanjutnya, juga ditegaskan Said, perlu peran dan tanggung jawab dari tiap rektor di universitas untuk menangani permasalahan radikalisme. Karena itu, dirinya mendorong peran menteri yang menangani sektor pendidikan untuk ikut berperan mencegah radikalisme.

“Itu tanggung jawab rektor dan menteri pendidikan. Pak Nasir (mendikti sebelumnya) sudah berbuat banyak. Menteri sekarang harus lebih tegas lagi,” tegas Said yang juga Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini.

Sementara sebelumnya, radikalisme di kampus juga menjadi salah satu kajian di Komisi X DPR RI. Selain itu, Komisi X menggulirkan wacana agar organisasi ekstra kampus bisa menggelar aktivitas di kampus melalui pencabutan Surat Keputusan (SK) Dirjen Dikti Nomor 26/DIKTI/KEP/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik yang pernah diterbitkan Dirjen Dikti pada tahun 2002 lalu.

Baca juga:   Menteri Pertahanan: Berantas Radikalisme, Indonesia, Filipina dan Malaysia Saling Tukar Informasi

Kemudian, Anggota Komisi X Muhammad Nur Purnamasidi, meminta agar pemerintah mencabut aturan itu karena terlalu sembrono dalam mengeluarkan keputusan tersebut.

“Bahwa SK Dirjen Dikti itu ngawur dan harus di cabut,” kata Nur, beberapa waktu lalu.

Sementara, Nur juga mempercayai tumbuhnya radikalisme di dalam kampus tidak lepas dari dilarangnya organisasi ekstra untuk beraktivitas di kampus.

Hal tersebut tidak lepas karena banyak organisasi ekstra kampus yang memiliki kekuatan dan kemampuan secara sistematis untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan Islam yang moderat bagi para mahasiswa. [elz/cnn]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar