Ahmad-Muzani
Ahmad Muzani. (foto: medcom/Fachri Audhia Hafiez)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Gerindra mengaku sudah menginstruksikan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk tidak mencalonkan kepala daerah yang berlatarbelakang eks koruptor dalam Pilkada serentak 2020 mendatang.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, hal tersebut merespon batalnya KPU melarang mantan napi koruptor untuk mencalonkan diri pada Pilkada melalui Peraturan KPU. Namun, meski tidak ada aturan yang melarang, namun instruksi itu sudah ditetapkan Gerindra dalam rapat koordinasi.

“Sudah kami sampaikan di dalam rapat koordinasi tentang persoalan itu di minggu lalu,” kata Muzani di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin 9 Desember 2019.

Selanjutnya, ditegaskan Muzani, pihaknya tidak menafikan jika dinamika politik lokal memiliki persoalannya tersendiri. Salah satunya adalah terbatasnya kandidat yang serius untuk maju dan bersaing dalam kancah politik lokal.

Karena, dengan kondisi itu membuat para parpol terjebak untuk memilih kandidat yang terbatas. Sehingga, banyak parpol kemudian mau tidak mau memilih kembali calon kepala daerah yang memiliki latar belakang eks terpidana korupsi.

Baca juga:   Fadli Nilai Wacana Revisi UU MD3 untuk Jumlah Pimpinan MPR Bisa Dibicarakan Bersama

“Jadi persoalannya kadang-kadang di dalam Pilkada itu ada persoalan-persoalan hal yang juga kadang-kadang menjadi ruwet. Karena tidak ada tokoh yang kemudian dianggap serius sehingga pilihannya menjadi sempit. Itu yang juga di beberapa tempat terjadi,” tegas Muzani.

Lebih lanjut, Muzani optimistis bahwa masyarakat sudah cerdas dalam melihat dinamika politik lokal saat ini. Bahkan, tingkat kepercayaan masyarakat akan ikut berpengaruh kepada partai jika memilih calon yang memiliki rekam jejak eks terpidana korupsi.

Karena itu, diminta kepada para pengurus daerah untuk mencari nama lain yang lebih memiliki integritas baik ketimbang mencalonkan eks narapidana korupsi.

“Sebaiknya kita minta kepada teman-teman di DPC di DPD Partai Gerindra untuk tidak mengajukan nama-nama mereka. Toh nama-nama lain masih ada masih banyak. kalau tidak ada ya silahkan aja nanti kita, tapi masa nggak ada,” ujar Muzani.

Sementara, dikatakan Muzani, bahwa struktur partai di tingkat pimpinan pusat berhak untuk melakukan penilaian rekam jejak calon kepala daerah yang diusulkan oleh pengurus daerah. Bahkan, menurut rencana penilaian itu akan dilakukan pada bulan Januari 2020 usai usulan dari pengurus daerah masuk ke tingkat pusat.

Baca juga:   Arief Poyuono Minta Jokowi Pecat Semua Direksi dan Komisaris Bank Mandiri

Sedangkan, sebelumnya, Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 yang disahkan pada 2 Desember 2019 menyatakan batal untuk memuat larangan mantan terpidana kasus korupsi atau mantan koruptor untuk mencalonkan diri pada Pilkada 2020 mendatang.

Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya tidak mengutamakan calon yang merupakan eks napi kasus korupsi.

Diketahui, dalam aturan itu, bahasan soal pencalonan mantan koruptor tercantum dalam Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4). Ayat (3) mengatur pencalonan secara umum, sedangkan ayat (4) mengatur pencalonan dari jalur independen.

“Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi,” tulis PKPU Nomor Tahun 2019 yang diakses. [elz/cnn]

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of