Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengkritik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terlalu emosional menanggapi wacana amandemen UUD 1945.

Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak setuju jika wacana amandemen merembet ke pasal lain, seperti masa jabatan presiden.

“Pak Jokowi tidak harus menyampaikan pernyataan yang cenderung emosional menyikapi soal dinamika wacana dan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali haluan negara,” kata Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 6 Desember 2019.

Menurut Basarah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya mendengar masukan yang komprehensif. Karena, fraksi di MPR hanya setuju untuk menghadirkan kembali haluan negara.

“Kalau beliau mendapatkan masukan-masukan yang lengkap, yang komprehensif, yang menyeluruh, terutama dari pandangan pandangan fraksi-fraksi di MPR RI yang setuju untuk menghadirkan kembali haluan negara melalui amandemen terbatas. Termasuk fraksi dari partai politik beliau sendiri yaitu PDI Perjuangan,” ujar Basarah.

Ditegaskan Basarah, bahwa wacana amandemen terbatas itu bukan hanya aspirasi partai politik semata. Selain itu, wacana amandemen muncul karena rekomendasi MPR periode sebelumnya yang telah melakukan kajian.

“Usulan wacana amandemen terbatas itu adalah aspirasi yang diserap. Dan jadi kesepakatan MPR periode sebelumnya dan ditindaklanjut MPR sekarang ini,” tegasnya.

Baca juga:   Prabowo Gabung Kabinet, Gerindra: Pendukung yang Kecewa Akan Berubah 3 Bulan Mendatang

Sementara, menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifuddin Hasan berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak sepakat dengan wacana amandemen UUD 1945.

“Kalau kami dari Demokrat, ya kita terima kasih, karena itu sejalan dengan partai Demokrat untuk tidak usah mengamandemen,” kata Syarief.

Menurut Syarief, bawa Partai Demokrat tidak setuju semua pasal di UUD 45 diutak-atik. Termasuk wacana amandemen terhadap garis besar haluan negara.

“Iya tidak usah, lebih bagus,” ujarnya.

Selanjutnya, Syarief menjelaskan, bahwa Partai Demokrat berpandangan jika ingin dilakukan amandemen untuk menghidupkan haluan negara, lebih baik melalui undang-undang saja.

“Memang belum setuju. Kalau toh amandemen mau dilakukan, lewat UU saja, tidak usah masuk UUD,” jelas Syarief.

Sementara sebelumnya, usulan jabatan presiden tiga periode atau maksimal 15 tahun masa jabatan ditentang keras oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara terang-terangan menyebut pengusul masa jabatan tiga periode seakan ingin menampar muka dirinya.

“Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maknanya) menurut saya, satu ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta, Senin 2 Desember 2019 lalu.

Baca juga:   Terkait Cuitan "PDIP Kader PKI", Ustaz Alfian Tanjung Siap Diperiksa Polisi Pekan Depan

Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejak awal telah meminta amendemen UUD 1945 fokus pada masalah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Nmun, benar apa yang dikhawatirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kini rencana amandemen melebar ke masalah penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Bahkan, muncul juga wacana masa jabatan presiden delapan tahun dengan satu periode jabatan. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin pembahasan amandemen UUD 1945 tak dilanjutkan lagi, jika pada akhirnya muncul wacana penambahan masa jabatan presiden.

Sedangkan, Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut Partai NasDem sebagai pengusul penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden tersebut.

“Ini ada yang menyampaikan seperti ini, kalau tidak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem. Tentu kita harus tanyakan kepada yang melayangkan secara jelas apa,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 22 November 2019 lalu. [elz/mer]

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of