Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Direktur eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing mengatakan, semua organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia wajib taat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

“Semua ormas tanpa kecuali sepanjang itu di Indonesia harus taat konstitusi kita yaitu UUD 1945, dan juga harus berbasis pada ideologi kita, Pancasila,” kata Emrus dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat 6 Desember 2019.

Menurut Emrus, dirinya sepakat terhadap keberadaan Undang-Undang Ormas dengan peraturan turunan yang mendukung UU tersebut.

Karena, UU itu harus ditaati seluruh ormas, sebaliknya jika ada ormas yang menolak persyaratan itu, tentu itu menjadi wewenang pemerintah untuk tidak memberikan izin.

“Jadi jangan diartikan bahwa pembuatan aturan yang harus ditaati sebuah ormas dianggap sebagai sesuatu yang melanggar konstitusi. Itu tidak. Oleh karena itu turunan daripada UUD 1945 dibuat UU Ormas. Dengan demikian persyaratan seperti tertuang di UU itu harus dipenuhi seluruh ormas,” ujar Emrus.

Ditegaskan Emrus, bahwa Pancasila dan UUD 45 dirumuskan para pendiri bangsa dengan pertimbangan sangat dalam dan matang.

Selain itu, sejauh ini belum ditemukan adanya ormas, terutama ormas agama yang melenceng dari ketentuan tersebut. Bahkan, ormas agama apapun di Indonesia juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Baca juga:   Menhan: Purnawirawan TNI Terlibat Radikalisme Lupa Sumpah Prajurit

“Jangan diartikan ideologi itu seolah-olah di atas agama, jangan sampai diartikan ke sana. Menurut saya, ideologi dan agama itu harus inline atau satu garis yang tidak bertentangan,” tegasnya.

Selanjutnya, Emrus juga menjelaskan, bahwa pemerintah harus tetap hati-hati saat membuat keputusan memberi izin atau menolak permohonan dari ormas tertentu. Karena, hal itu akan menjadi catatan sejarah dalam perjalanan rezim tertentu.

Kemudian, Emrus juga yakin bahwa kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sangat hati-hati dalam menjalankan aturan tersebut.

“Bernegara harus ada ideologi, bernegara harus ada konstitusi, harus ada aturan. Coba bayangkan kalau tidak ada ideologi, apa yang menjadi dasar kita berpijak dalam berbangsa dan bernegara?” jelas Emrus.

Sementara, Emrus juga mengajak semua pihak untuk melihat secara objektif dan proporsional, terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 tentang penanganan radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Karena, dalam pandangannya SKB tersebut hanya untuk mencegah ASN menyebarkan paham radikal.

“Bila didalami makna yang tertera pada 11 poin yang ada di dalam SKB tersebut sangat bagus dan produktif. Dari segi isi, saya belum menemukan narasi yang membatasi kreativitas ASN dalam melaksanakan tugasnya serta tidak ada satu kata atau kalimat yang bisa menjadi legalisasi menuduh seorang ASN yang kritis sebagai radikal,” ucapnya.

Baca juga:   Perppu Ormas Sah Jadi UU, Fahri Hamzah: Itu Bisa Merugikan Orang

Lebih lanjut, Emrus menyebut, artinya dengan SKB ini, kreatifitas dan daya kritis dari ASN yang terkait dengan tugas-tugasnya dipastikan tidak terhalang oleh SKB ini.

Contohnya, kreativitas ASN dalam melaksanakan tugasnya, sekalipun SKB ini diterbitkan, baru-baru ini Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) meluncurkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), dimana masyarakat bisa cetak KTP, KK, hingga Akta Kelahiran secara mandiri.

Hal tersebut merupakan contoh kreativitas ASN yang profesional dan sekaligus melakukan fungsi pendidikan bagi masyarakat dalam melaksanakan tugasnya.

Namun, dari sudut kritis, dengan SKB ini justru setiap ASN dalam suatu instansi pemerintah menjadi lebih kritis. Misalnya, sesama anggota ASN dapat menilai secara kritis perilaku ASN yang lain membentuk kelompok eksklusif.

Karena, mereka yang homogen dari sudut kepercayaan tertentu, yang militan, membentuk kelompok tersendiri, sementara ASN yang lain dianggap sebagai orang di luar kelompok mereka.

“Padahal salah satu fungsi sosial ASN adalah perekat bangsa, menjunjung tinggi keberagaman, perilaku pluralis, mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam bangunan rumah bersama bernama NKRI,” tandas Emrus yang juga pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan itu. [elz/ant]

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of