Yaqut-Cholil-Qoumas
Yaqut Cholil Qoumas. (foto: detik/Bartanius Dony)

harianpijar.com – JAKARTA – Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) menyebut Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi semestinya tidak perlu terlalu mengurusi majelis taklim karena masih banyak persoalan yang harus diselesaikan.

Hal tersebut, terkait pendaftaran majelis taklim yang dinilai sangat berlebihan.

“Itu berlebihan, saya kira menteri agama enggak usah ngurusi yang begitu-begitu deh. Terlalu remeh menteri ngurus begituan, banyak persoalan besar di negeri ini daripada sekadar ngurusi majelis taklim,” kata Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas, di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu 4 Deswmber 2019.

Sementara, menurut Menag Fachrul Razi bahwa pendaftaran itu penting demi mempermudah penyaluran dana dari pemerintah untuk majelis taklim.

Baca juga:   Soal Celana Cingkrang, Ma'ruf Amin Sebut Pernyataan Menag dalam Rangka Penegakan Disiplin

Tetapi, menurut Yaqut, kebutuhan majelis taklim tidak sekadar dana. Karena itu, Menag semestinya mengatur agar majelis taklim dapat leluasa melakukan kegiatannya.

“Jangan underestimate majelis taklim butuh dana. Tapi lebih baik tidak dibatasi ketika menyampaikan dakwah, itu juga keinginan mereka. Jadi bukan hanya soal dana,” ujar Yaqul.

Ditegaskan Yaqut, bahwa aturan tersebut justru mempersulit keberadaan majelis taklim yang ada di Indonesia selama ini. Bahkan, aturan itu juga dinilai bertentangan dengan prinsip Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin segala kebijakan berjalan cepat dan efisien.

“Ngapain coba bikin aturan ribet, kalau bahasa presiden itu malah membuat sandungan sendiri (untuk majelis taklim),” tegasnya.

Baca juga:   Kabinet Terbentuk, Gus Yaqut: Presiden Jokowi Serius Tangani Radikalisme

Sebeumnya, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menerbitkan aturan baru yang mengharuskan majelis taklim mendaftarkan diri, baik pengurus, ustazd, jemaah, tempat serta materi ajar. Bahkan, aturan baru itu tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 yang diterbitkan pada 13 November 2019 lalu.

Selain itu, Fachrul Razi juga mengatakan, bahwa aturan tersebut bukan kewajiban, meski pada pasal 6 ayat 1 PMA 29/2019 disebutkan majelis taklim harus terdaftar. Karena, bertujuan agar Kemenag memiliki daftar jumlah majelis taklim sehingga lebih mudah mengatur penyaluran dana. [elz/ cnn]

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of