Wakil Ketua Umum Partai Derindra Fadli Zon. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan bahasan atau diskursus penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sudah tertutup, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan penolakannya.

“Jadi dengan adanya pernyataan beliau yang menolak [masa jabatan presiden tiga periode] itu artinya adalah penutup dari diskursus wacana presiden tiga periode. Saya sangat hormati apa yang disampaikan Presiden Jokowi,” kata Fadli saat dikonfirmasi, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 3 Desember 2019.

Sementara diketahui, wacana penambahan masa jabatan presiden yang sebelumnya maksimal dijabat dua periode menjadi tiga periode melaului amendemen UUD 1945 menguat terkahir belakangan ini.

Menurut Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Arsul Sani, bahwa wacana penambahan masa jabatan presiden tiga periode adalah usul dari fraksi Partai NasDem.

Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantas mengkritik keras wacana tersebut dan menganggap pengusul rencana ini tengah menampar muka presiden, mencari muka, atau bahkan menjerumuskannya.

Sedangkan, menurut Ketua DPP Partai NasDem Irma Chaniago, tidak haram untuk melakukan kajian amendemen UUD 45, termasuk dalam hal ketentuan masa jabatan presiden. Bahkan, itu bukan usulan pihaknya dan cuma kajian berdasarkan usulan banyak pihak.

Baca juga:   Menko Polhukam: Radikalisme Tidak Identik dengan Kelompok Agama Tertentu

Namun, ditegaskan Fadli Zon, bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal wacana itu menenangkan dan bijak.

“Saya kira itu suatu pernyataan yang menenangkan dan sangat bijak,” tegas Fadli Zon yang juga menjabat Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR itu.

Kemudian, menurut Koordinator Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Azis Syamsuddin, pihaknya tidak pernah membicarakan soal wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dalam amendemen UUD 1945.

Bahkan, Fraksi Partai Golkar, hanya mengusulkan soal garis-garis besar haluan negara dalam perubahan terbatas konstitusi itu.

“Bahwa mengenai isu dua atau tiga periode itu Golkar tidak pernah membicarakan, tidak ada rencana untuk ke situ,” kata Azis, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 3 Desember 2019.

Ditegaskan Aziz, bahwa pihaknya belum membahas soal perubahan masa jabatan presiden yang merupakan wewenang MPR itu.

Karena itu, Partai Golkar mendukung penuh sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang geram dengan wacana tersebut. Sebagai parpol pendukung, Golkar ikut dengan sikap yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga:   Hendropriyono Temui Jokowi, Bahas Kabinet hingga Mobil Esemka

“Kami mendukung bapak presiden,” tegas Azis yang juga merupakan Wakil Ketua DPR itu.

Selanjutnya, Azizi juga menyebut bahwa wacana itu merupakan sesuatu yang mengejutkan karena belum ada agenda pembahasannya di DPR.

“Dari DPR belum ada pembahasan soal itu. Justru saya sebagai pimpinan DPR kaget dengan wacana yang tiba-tiba muncul ke media,” ujar Azis.

Namun, soal partai yang melontarkan wacana itu ke publik, politisi Partai Golkar Aziz Syamsuddin dan politisi Partai Gerindra Fadli Zon sama-sama enggan berkomentar.

“Tapi kalau ada yang dianggap presiden seperti itu (mencari muka, menampar muka presiden, atau menjerumuskannya) saya tidak tahu,” ujar Fadli.

Bahkan, Fadli  juga meyakini PDIP bukan pihak yang melempar wacana penambahan periode jabatan presiden dan wapres. Karena, diketahui Kongres PDIP di Bali hanya membahas rencana untuk menghidupkan GBHN lewat amandemen UUD 1945.

“Bukan soal memperpanjang masa jabatan presiden,” tandas Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu. [elz/cnn]

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of