harianpijar.com, JAKARTA – Ketua Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak) Lieus Sungkharisma mengatakan gelar pemilihan presiden (Pilpres) telah selesai. Namun, diskriminasi politik masih terus terjadi, khususnya pada mereka yang berseberangan dengan pemerintah.
Menurut Lieus, dirinya prihatin lantaran rekonsiliasi politik yang terjadi sebatas mengakomodasi Prabowo Subianto sebagai mantan calon presiden penantang Joko Widodo. Sementara kepada para pendukung Prabowo-Sandi, tidak ada upaya untuk merangkul.
Selain itu, Reuni Akbar 212 seharusnya menjadi momentum baik bagi pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi.
Terlebih, Prabowo Subianto sebagai orang yang didukung kelompok 212 sudah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Tidak ada itu dua capres yang buat Indonesia hampir terbelah, kemudian bersatu dalam satu jajaran. Jokowi sebagai presiden, Prabowo Menteri Pertahanan,” kata Lieus kepada media, di Jakarta, Selasa 3 Desember 2019.
Selanjutnya, ditegaskan Lieus, bahwa agar para pendukung turut diikutkan dalam rekonsiliasi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memberikan amnesty bagi mereka yang menjadi tahanan politik. Begitu juga dengan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang belum bisa kembali ke tanah air.
Karena, dengan begitu, semua bisa bersatu dalam membangun bangsa menjadi lebih baik.
“Jadi rekonsiliasi jangan cuma selesai dengan Jokowi dan Prabowo, kasihan negeri ini. Masak rekonsiliasi cuma berdua,” tegasnya. [elz/rmol]