Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sedang mengenakan pakaian dinas menghadiri acara Reuni Akbar 212. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari mempertanyakan motivasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sedang mengenakan pakaian dinas menghadiri acara Reuni Akbar 212 yang digelar Senin 2 Desember 2019 kemarin, di Silang Monas, Jakarta.

Padahal, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo sudah memberikan larangan kepada ASN untuk hadir di acara yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta itu.

“Memang disesali ya. Anies memang bukan ASN, dia political leader. Tapi harusnya enggak pakai seragam ASN. Mas Tjahjo kan sudah mengimbau ASN tidak terlibat. Tapi ternyata dia pakai simbol ASN untuk terlibat. Itu haknya sih, tapi kan seharusnya ada tata krama dan menghormati aturan Kemenpan RB,” kata Eva saat dikonfirmasi, di Jakarta, Senin 2 Desember 2019.

Menurut Eva, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah simbol dari pemerintahan dan pemimpin ASN. Sebab itu, seharusnya Anies Baswedan bisa mentaati aturan dari Kemenpan RB itu.

“Beliau ini simbol ASN. Karena begitu menjabat kan ya dia kepala ASN juga,” ujar Eva.

Selanjutnya, Eva juga menilai bahwa kehadiran Gubernur DKI jakarta itu sebagai bentuk dukungan dan keberpihakannya terhadap kegiatan Reuni Akbar 212 itu. Padahal, Wakil Presiden Ma’ruf Amin sendiri telah mengimbau agar acara Reuni 212 tidak digelar oleh kelompok tersebut.

Baca juga:   Bantah Isu Keretakan Megawati-Surya Paloh, PDIP: Tak Ada Sama Sekali

“Tapi Anies malah hadir di sana. Ini dia bertindak sebagai politisi. Dia ingin menjaga captive market untuk tujuan entah menuntaskan jabatan gubernur entah di masa datang. Kita bisa baca lah. Enggak perlu dianalisis. Dia tahu kalau gerakan itu kan yang menjatuhkan Ahok sehingga dia menang di DKI. Dan itu yang dijaga Anies,” ucanya.

Kemudian, Eva juga menilai bahwa kehadiran Anies Baswedan memang bagian dari kepentingan politiknya di masa depan. Selain itu, Anies juga berusaha memanfaatkan momentum itu untuk menjaga dukungan di masa depan, termasuk untuk Pilpres 2024.

“Pasti lah untuk 2024. Apalagi dengan adanya teriakan presiden (dari peserta). Dia pasti enggak mau kehilangan kesempatan itu dengan hadir di sana. Ini kepintaran Anies dalam memanfaatkan momentum dan merangkai kata. Dia kan orasi saja itu,” tandas Eva.

Sementara, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API), Maximus Ramses, menyayangkan tindakan Gubernur DKI jakarta Anies Baswedan yang tidak mematuhi larangan dari Menpan RB Tjahjo Kumolo.

Baca juga:   Presiden Pangkas Eselon, PDIP Khawatir Akan Kalah di Pemilu 2024

“Menurut saya itu sebuah pelanggaran ya. Itu kan kegiatan masyarakat biasa. Terlepas mereka mengajukan izin ke gubernur. Anies juga harus tahu menempatkan diri, kecuali dia seorang politisi. Tapi kan dia ini gubernur lho yang membawahi ASN. Memang sebenarnya dia sudah melanggar aturan. Sekarang tinggal bagaimana tindakan Kemenpan RB,” kata Ramses.

Ditegaskan Ramses, Anies Baswedan seharusnya tidak perlu hadir dalam acara Reuni 212 itu karena acara itu tidak ada hubungannya dengan pemerintahan.

“Justru kehadiran dia di sana malah memberi preseden buruk terhadap Anies. Bisa jadi Anies dipersepsikan sebagai bagian dari Reuni 212 itu,” ujar Ramses.

Selanjutnya, Ramses juga menilai, bahwa pidato Gubernur DKI Jakarta dalam acara itu juga sebagai retorika belaka. Lantaran, Anies telah menempatkan dirinya sebagai bagian dari kelompok tersebut.

“Ini yang terjadi, Anies sedang kampanye ke masyarakat 212,” ucapnya.

Kemudian, Ramses juga menduga, bahwa Anies Baswedan memang sengaja menjadikan momentum itu untuk kepentingan politik.

“Ngapain Anies hadir di sana. Dia kan bukan politisi. Apa motivasinya ada di sana kalau bukan untuk masa depan termasuk Pilpres 2024,” tandas Maximus Ramses. [elz/ant]

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of