harianpijar.com, SUKOHARJO – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima, tidak setuju dengan usulan agar pemilihan presiden kembali dilakukan oleh MPR. Selain itu, hal tersebut sebagai sebuah kemunduran.
“Saya kira tidak ada yang setuju itu. Koq tiba-tiba muncul,” kata Aria Bima di sela-sela Sosialisasi 4 Pilar Bersama Komunitas Bale Rakyat Aria Bima di Kelurahan Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu 1 Desember 2019.
Menurut Aria Bima, bahwa yang melatarbelakangi usulan yang menuai pro dan kontra itu untuk dikaji kembali. Karena, diharapkan jangan sampai kesalahan yang terjadi pada pemilihan presiden lalu kemudian diartikan bahwa Indonesia belum siap melaksanakannya.
“Pemilihan langsung salah sedikit biasa, tapi jangan mundur. Pemilihan presiden kembali oleh MPR adalah kemunduran,” ujar Aria Bima.
Selenjutnya, ditegaskan Aria Bima, agar kesalahan pada pemilihan presiden langsung lalu tidak terulang, fungsi pengawasan dan aturan main harus diperkuat.
Sebab, Indonesia harus tetap menjadi bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dibandingkan demokrasi, karena Indonesia bukan penganut demokrasi liberal.
Kemudian, biaya politik dalam berdemokrasi memang mahal. Namun, itu merupakan cara terbaik untuk mencegah oligarki dan orang busuk menjadi pemimpin.
“Mahalnya biaya politik diharapkan dapat mencegah oligarki serta orang busuk untuk menjadi pemimpin,” tandas Aria Bima. [elz/med]