Soal Presiden Tidak Terbitkan Perppu, Ini Respons Pimpinan KPK

Laode-Muhammad-Syarif
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif. (foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

harianpijar.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi terkait pernyataan juru bicara presiden Fadjroel Rachman, yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang KPK.

“Kami masih berharap kepada kebijaksanaan dari Presiden RI untuk mengeluarkan Perppu. Kami masih sangat berharap, karena UU KPK baru memiliki 26 poin yang melemahkan KPK sebagai lembaga antikorupsi yang independen,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif, di Gedung KPK RI, Jakarta, Jumat 29 November 2019.

Sementara diketahui, tiga pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Laode M. Syarif dan Saut Situmorang juga sudah mengajukan uji materi UU No. 19/2019 tentang Perubahan atas UU KPK bersama dengan 13 orang pegiat antikorupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 20 November 2019.

Baca juga:   Soal Sindiran Jokowi, PDIP: Diimbau NasDem Tidak Melanggar Komitmen Politik

“Proses revisi UU KPK itu tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ada di dalam UU pembentukan peraturan perundangan di Indonesia, jadi baik dari segi formil maupun substansi bertentangan dengan janji Presiden memperkuat KPK sedangkan kenyataannya dalam materi UU itu melemahkan KPK,” kata Laode.

Menurut Laode, bahwa atas pertimbangan teresbut, pihaknya tetap berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu KPK.

“Hal-hal itu yang membuat kami berharap kepada Bapak Presiden karena beliau memiliki hak untuk melakukan itu untuk menjaga kelangsungan pemberantasan korupsi. Akan tetapi, sekali lagi hal itu hak prerogatif Presiden,” ujar Laode.

Baca juga:   Soal PPKM Mikro, Jokowi: Percuma Kita Buat Kebijakan tapi di Bawah Tak Berjalan

Sedangkan sebelumnya, menurut juru bicara Presiden Fadjroel Rachman, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengeluarkan Perppu KPK.

“Tidak ada (Perppu KPK) dong, ‘kan perppu tidak diperlukan lagi, sudah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tidak diperlukan lagi perppu,” kata Fadjroel.

Seperti diketahui, revisi UU KPK disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, 17 September 2019 lalu, dengan waktu revisi hanya 13 hari sejak usulan revisi UU KPK yang diusulkan Baleg DPR. Selain itu, revisi UU KPK itu juga ditolak banyak pihak karena dinilai hanya akan melemahkan lembaga antikorupsi tersebut. [elz/sua]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar