Dasco: Diyakini Kemendagri Miliki Parameter Keluarkan SKT FPI

Sufmi-Dasco-Ahmad
Sufmi Dasco Ahmad. (foto: detik/Lamhot Aritonang)

harianpijar.com, JAKARTA – Poltisi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meyakini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dipastikan memiliki parameter dalam mengeluarkan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI).

Menurut Dasco, Kementerian Agama (Kemenag) sudah mengeluarkan surat rekomendasi terkait FPI sehingga saat ini kewenangannya ada di Kemendagri.

“Kewenangan berikutnya ada di Kemendagri. Kemendagri punya parameter sendiri yang mungkin sedang dikaji dan kami tidak mau melakukan intervensi apapun, nanti kita lihat,” kata Dasco saat dikonfirmasi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 29 November 2019.

Dasco menegaskan, bahwa rekomendasi Kemenag sudah terpenuhi sehingga tinggal lihat saja sikap Kemendagri dengan kajian dan parameternya sehingga dirinya mempersilahkan semua pihak mengambil jalan terbaik untuk kepentingan bangsa.

Baca juga:   Polda Metro Jaya Tak Izinkan Aksi 112, Akan Bubarkan Paksa Jika Aksi Tetap Digelar

Selain itu, jika Kemendagri menilai masih ada yang bermasalah dalam AD/ART FPI lalu dari sisi Kemenag menilai persyaratannya sudah terpenuhi, maka harus disinkronisasikan lalu dikaji oleh Kemendagri.

“Kalau wilayahnya Kemenag mengatakan persyaratannya sudah dipenuhi lalu dalam AD/ART harus disinkronisasi atau dikaji oleh Kemendagri, nanti kita lihat hasilnya,” tegas Dasco yang juga Wakil Ketua DPR RI ini.

Selanjutnya, Dasco juga enggan menanggapi lebih lanjut apakah Kemendagri lebih baik memperpanjang surat keterangan terdaftar FPI atau tidak karena harus menunggu hasil kajian yang dilakukan Kemendagri.

Diketahui sebelumnya, Sekjen Kementerian Agama M Nur Kholis Setiawan mengatakan ormas Front Pembela Islam (FPI) sudah memenuhi persyaratan permohonan rekomendasi organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No.14 Tahun 2019.

Baca juga:   Ingatkan Jokowi, Fahri Hamzah: Tak Perlu Buat DPR Diam dengan Tarik Oposisi Jadi Menteri

“Seluruh persyaratan yang diatur dalam PMA 14/2019 sudah dipenuhi FPI sehingga kami keluarkan rekomendasi pendaftaran ulang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nya,” kata M Nur Kholis dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis 28 November 2019.

Menurut M Nur Kholis, ada beberapa persyaratan yang diatur dalam PMA tersebut, antara lain dokumen pendukung yang mencakup akte pendirian, program kerja, susunan pengurus, surat keterangan domisili dan NPWP.

Kemudian, FPI juga memenuhi persyaratan surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara pengadilan, surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan dan surat pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. [elz/ant]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar