Soal Nasib Rizieq Shihab,Kemenlu: Itu Bukan Kewenangan Kami

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementeria Luar Negeri (Kemenlu) RI, Judha Nugraha. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementeria Luar Negeri (Kemenlu) RI, Judha Nugraha enggan berkomentar, terkait nasib pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang tidak bisa pulang ke Indonesia.

Menurut Judha Nugraha, alasan pihaknya tidak dapat menjelaskan soal pencekalan Rizieq Shihab pulang ke Indonesia. Karena, bukan wewenang pihaknya.

“Itu bukan kewenangan kami,” kata Judha Nugraha saat dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis 28 November 2019.

Seperti diketahui, pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menjadi perbincangan setelah mengklaim dicekal pemerintah Indonesia agar tak bisa pulang dari Arab Saudi.

Selain itu, melalui siaran video di akun YouTube FPI, Font TV, beberapa waktu lalu, Rizieq Shihab mengaku dihalangi pemerintah Indonesia untuk pulang. Bahkan, dirinya menunjukkan bukti yang diklaimnya sebagai surat pencekalan dari pemerintah Indonesia.

Dengan bukti tersebut, Rizieq Shihab menyebut alasan selama ini berdiam di Saudi bukan karena takut terjerat kasus pidana, tapi karena ada pihak di Indonesia yang tidak menginginkan dirinya pulang.

Namun, pernyataan Rizieq Shihab itu dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Menurut Mahfud MD, pemerintah Indonesia tidak pernah mencekal pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu.

Baca juga:   Eggi Sudjana: Rizieq Mau Taat Hukum, tapi Jangan Dikriminalisasi

Selanjutnya, ditegaskan Mahfud, bahwa Rizieq Shihab bermasalah dengan pemerintah Saudi sehingga tidak bisa pulang ke Indonesia. Sebab, pencekalan gugur jika dalam waktu enam bulan pihak yang dicekal tidak berhasil dibawa ke pengadilan. Sementara, Rizieq Shihab sendiri sudah satu setengah tahun mengasingkan diri ke Saudi.

“Katanya itu sudah satu setengah tahun, berarti masalahnya bukan di pemerintah Indonesia. Masalahnya di pemerintah Arab Saudi, silakan urusannya ke sana. Kalau ada sesuatu yang bisa kita bantu, ya kita bantu,” kata Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 12 November 2019 lalu.

Sedangkan, menurut Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Isham Ahmad Abid Ats-Tsaqafy menyatakan pejabat tinggi RI-Saudi tengah menegosiasikan kejelasan nasib Rizieq Shihab. Namun, dirinya tidak merinci siapa petinggi yang dimaksud.

Diketahui, Rizieq Shihab bersama istri dan anaknya sudah lebih dari dua tahun menetap di Saudi. Bahkan, perjalanannya ke Saudi terjadi setelah pihak kepolisian menjerat dengan sejumlah kasus hukum.

Baca juga:   Brigjen Rikwanto: Polri Akan Terbitkan Blue Notice Untuk Cari Rizieq Shihab

Selanjutnya, akhir April 2017 Rizieq Shihab pergi untuk ibadah umrah. bahkan, perjalanan itu dilakukannya sepekan sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan konten pornografi bersama Firza Husein.

Sementara, pendukung Rizieq Shihab menuding ada pihak-pihak di dalam negeri yang mencegah pimpinan Front Pembela islam (FPI) itu untuk pulang, salah satunya karena unsur politik. Mereka menyebut ada peran intelijen yang membuat Rizieq Shihab masih tertahan di negeri kerajaan.

Namun, pemerintah membantah hal tersebut dan menyebutkan bahwa kepulangan Rizieq Shihab itu terhalang oleh masalah izin tinggal yang kedaluwarsa atau overstay.

Kemudian, menurut Duta Besar RI untuk Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, Rizieq Shihab memang sudah tidak memiliki izin tinggal sah di Saudi sejak 20 Juli 2018 lalu.

Berdasarkan aturan imigrasi Saudi, Rizieq Shihab bisa terancam hukuman enam bulan penjara hingga deportasi dan denda hingga 50 ribu riyal atau setara Rp194 juta karena izin tinggal kedaluwarsa.

Selain itu, dikabarkan bahwa Rizieq Shihab juga tidak pernah berkomunikasi dengan KBRI di Riyadh soal masalahnya hingga tak bisa pulang ke Indonesia. [elz/cnn]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar