Soal Penerbitan SKT, Ketua DPR: Pemerintah Bukan Takut Hadapi FPI

Puan-Maharani
Puan Maharani. (foto: detik/Tsarina Maharani)

harianpijar.com, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menilai pemerintah bukan takut, terkait kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan rekomendasi pendaftaran ulang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) itu.

“Saya rasa pemerintah tidak takut (FPI), ada mekanisme yang harus dijalankan pemerintah sehingga tidak mungkin asal-asalan,” kata Puan saat dikonfirmasi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 28 November 2019.

Menurut Puan, bahwa ada mekanisme dan aturan yang ditempuh pemerintah dalam memberikan izin keberadaan ormas dan proses itu harus dilakukan secara benar sehingga jangan sampai asal-asalan.

Baca juga:   Menuai Pro dan Kontra, Rencana Pembangunan Apartemen DPR Dibatalkan

“Pasti ada mekanisme dan aturan yang ditempuh. Jadi harus dilakukan secara benar,” ujar Puan.

Ditegaskan Puan, bahwa pemerintah sudah paham terkait pemberian izin organisasi masyarakat (ormas) karena akan mengikuti mekanisme di UU. Karena, ormas mau dilarang dan mendaftar pasti ada aturannya sehingga pemerintah akan mengikuti aturan tersebut.

“Pemberian izin organisasi masyarakat (ormas) itu akan mengikuti mekanisme di UU. Karena, ormas mau dilarang maupun mendaftar pasti ada aturannya,” tandas Puan Maharni yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Baca juga:   Soal Perpanjangan SKT FPI, Pengamat: Pemerintah Diminta Tegas dan Jangan Melunak

Sementara sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M Nur Kholis Setiawan, menyebut Front Pembela Islam (FPI) sudah memenuhi persyaratan permohonan rekomendasi organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14/2019.

Seperti diketahui, pernyataan itu terkait ramai tagar #JokowiTakutFPI di media sosial (medsos) setelah muncul pernyataan dari Kementerian Agama bahwa FPI sudah memenuhi persyaratan permohonan rekomendasi organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14/2019 Tentang Pemberian Rekomendasi Untuk Organisasi Kemasyarakatan Yang Tidak Berbadan Hukum Dan Memiliki Kekhususan Di Bidang Keagamaan. [elz/med]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar