Menteri Agama: FPI Sudah Buat Pernyataan Setia Kepada Pancasila dan NKRI

menag-ri-fachrul-razi
Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi.

harianpijar.com, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyebut bahwa Front Pembela Islam (FPI) sudah membuat pernyataan setia kepada Pancasila dan NKRI.

Menurut Fachrul, Front Pembela Islam (FPI) juga sudah membuat pernyataan tidak akan melanggar hukum kembali di kemudian hari.

“Memang ada langkah maju, FPI telah membuat pernyataan setia pada Pancasila dan NKRI,” kata Fachrul usai rapat terbatas dengan Mendagri Tito Karnavian dan Menko Polhukam Mahfud MD, di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu 27 November 2019.

Namun, Fachrul menegaskan, bahwa bukan berarti surat keterangan terdaftar (SKT) FPI sebagai ormas langsung diperpanjang. Karena, pemerintah masih ingin mendalami terlebih dahulu mengenai syarat yang lain.

“Tapi tentu saja nanti akan kami coba dalami lebih jauh sesuai pernyataanya itu, pernyataan yang dibuat dengan materai. Dan itu akan kami dalami lagi dalam waktu dekat,” tegas Fachrul.

Seperti diketahui, pemerintah belum memperpanjang SKT FPI sebagai ormas lantaran masih ada beberapa syarat yang belum dipenuhi. Salah satunya adalah belum mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama karena FPI mencantumkan rencana menerapkan khilafah dalam AD/ART.

Baca juga:   Polda Jabar Tunggu Kedatangan Rizieq Shihab, Tidak Datang Surat Jemput Paksa Terbit Pukul 00.01 WIB

Sementara, hal tersebut juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Menurut Mahfud MD, pemerintah belum memastikan bakal memperpanjang SKT FPI sebagai ormas meski sudah menyatakan setia pada Pancasila.

“Disimpulkan, FPI sudah mengajukan permohonan untuk perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar dan ternyata masih ada hal-hal yang perlu didalami,” kata Mahfud.

Mahfud menyakini, bahwa Kementerian Agama tidak akan lama memproses syarat-syarat perpanjangan SKT yang dibutuhkan FPI untuk diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri bisa memperpanjang SKT FPI sebagai ormas dalam waktu dekat.

Ditegaskan Mahfud, bahwa FPI memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul. Bahkan, FPI juga memiliki hak untuk menyatakan pendapat dan bersatu untuk menggalang aspirasi. Namun, tetap ada persyaratan yang perlu dipenuhi.

Baca juga:   Soal Pemulangan Habib Rizieq, Novel Bamukmin: Apa yang Disampaikan Moeldoko Jelas Bangun Permusuhan

“Untuk itu, negara mengatur dengan Undang-Undang agar semua berjalan baik,” tegas Mahfud.

Sementara, surat keterangan terdaftar (SKT) FPI sebagai ormas masih belum diperpanjang oleh pemerintah. Karena, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan kepada Menko Polhukam Mahfud MD.

Diketahui, SKT FPI sendiri sudah kedaluwarsa sejak 20 Juni lalu. Selanjutnya, FPI lantas mengajukan perpanjangan SKT FPI ke Kemendagri. Namun, ada syarat yang belum terpenuhi, yakni belum mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama. Selain itu, ada pula beberapa syarat administratif lainnya yang belum dipenuhi.

Sedangkan, Kemenag tidak memberikan rekomendasi karena FPI mencantumkan rencana menerapkan khilafah dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga. Namun, FPI menampik berencana menegakkan sistem pemerintahan khilafah.

Mereka menyatakan bahwa maksud penerapan khilafah dalam AD/ART bukan berarti mengubah sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. [elz/cnn]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar