Istana: Rizieq Shihab Tidak Pernah Koordinasi Dengan Kedubes RI di Arab Saudi

Moeldoko
Moeldoko. (foto: detik/Andhika Prasetia)

harianpijar.com, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut, pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tidak pernah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di Arab Saudi.

“Saya sudah cek, selama ini Pak Rizieq itu tidak pernah berkomunikasi ke kedutaan, sudah cek. Tadi Pak Mahfud (Menko Polhukam-red) mengatakan seperti itu, tidak pernah koordinasi ke kedutaan,” kata Moeldoko di kantor KSP, di Jakarta, Selasa 26 November 2019 kemarin.

Menurut Moeldoko, Rizieq Shihab pergi ke Arab Saudi sejak 26 April 2017. Bahkan, awalnya Rizieq Shihab pergi ke Arab Saudi untuk melakukan ibadah umrah. Namun, pada saat yang sama, pihak kepolisian akan memeriksa Rizieq Shihab terkait kasus ‘baladacintarizieq’.

Tetapi, pada Juni 2018, pihak kepolisian menghentikan penyidikan kasus ini. Pasalnya,Rizieq Shihab tidak kunjung pulang ke Indonesia.

“Dia (Rizieq Shiha-red) hanya bicara di media sosial, sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik, mungkin bagi teman-teman kita di luar negeri berkomunikasi ketika ada masalah dengan kedutaan, pasti kedutaan akan mengatasinya dengan baik,” ujar Moeldoko.

Selanjutnya, Moeldoko juga meminta agar Rizieq Shihab mulai berkomunikasi dengan Kedubes RI di Arab Saudi.

Baca juga:   Mahfud MD: Surat Yang Ditunjukan Rizieq Shihab Bukan Surat Pencekalan

“Saya pikir lebih bagus lagi membuka komunikasi dengan kedutaan, kan sudah menjadi tanggung jawab kedutaan menerima berbagai persoalan yang dihadapi oleh warganya di luar negeri, karena itu bagian dari tugas,” ucap Moeldoko.

Ditegaskan Moeldoko, bahwa pemerintah Indonesia tidak melakukan pencekalan terhadap Rizieq Shihab.

“Pak Rizieq sering mengatakan dicekal, saya sudah cek ke mana-mana, enggak ada pencekalan itu. Saya sudah cek ke Dirjen Imigrasi, tidak ada pencekalan dan tidak boleh, sesuai undang-undang kan tidak boleh orang Indonesia dicekal pemerintahan sendiri, berikutnya, saya telepon menteri luar negeri juga tidak ada itu, saya telepon Menko Polhukam juga tidak ada,” tegasnya.

Moeldoko juga menjelaskan, agar Rizieq Shihab tidak menyampaikan sesuatu yang tidak ada.

“Jadi jangan mengembangkan sesuatu yang memang pemerintah tidak melakukan, tidak ada yang bermasalah sebenarnya. Pak Rizieq mau pulang, pulang saja, kan begitu,” jelas Moeldoko.

Sementara, menurut Rizieq Shihab bahwa dirinya tidak bisa pulang ke Indonesia karena sejumlah alasan, pertama terkait masalah izin tinggal di Arab Saudi. Selain itu, Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengatakan, Rizieq Shihab tidak bisa pulang karena tinggal di suatu tempat lebih lama dari masa yang diizinkan (overstay).

Baca juga:   Pihak RS: Habib Rizieq Tak Mengarah ke COVID, Dirawat di Ruangan President Suite

Sedangkan, solusi dari masalah itu adalah dengan membayar denda overstay sekitar 15 sampai dengan 30 ribu riyal atau Rp110 juta per orang.

Namun, faktor overstay ini ditanggapi oleh pengacara Rizieq Shihab bahwa itu bukan kesalahan Rizieq Shihab. Karena, habisnya visa Rizieq Shihab pada 20 Juli 2018 dan sebelum tanggal 20 Juli 2018, Rizieq Shihab sudah mencoba untuk keluar dari Arab Saudi supaya visanya masih bisa berlaku.

Kemudian, pada milad ke-21 Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab menuding Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ke Kerajaan Arab Saudi agar dirinya dicekal hingga pelantikan presiden pada Oktober 2019.

Selanjutnya, pada 10 Oktober 2019 melalui video Rizieq Shihab menunjukkan bukti surat dua lembar yang disebutnya sebagai surat pencekalan.

Menurut Rizieq Shihab, Pemerintah Arab Saudi akan mencabut pencekalannya jika sudah ada perjanjian resmi pemerintah Indonesia untuk tidak mengganggunya. [elz/ant]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar