harianpijar.com, JAKARTA – Partai Keadilan Sosial (PKS) meragukan kompetensi mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, karena tidak memiliki rekam jejak di bidang energi.
“Pertanyakan dong, Anda punya integritas enggak di sisi energi? Buat kami, Pak Ahok tak punya record yang mumpuni di bidang energi,” kata Juru Bicara Partai Keadilan Sosial (PKS) Muhammad Kholid, di Jakarta, Sabtu 23 November 2019.
“Jangan hanya sekedar gimik, tapi butuh orang-orang yang kompeten,” lanjut Kholid.
Menurut Kholid, pemerintah seharusnya menilai dan memperhatikan penolakan-penolakan terhadap Basuki Tjahaj Purnama (Ahok) untuk menjabat sebagai komisaris utama. Bahkan, salah satunya adalah penolakan dari serikat pekerja Pertamina.
Karena itu, dirinya mendesak agar pemerintah memperhatikan prinsip ‘good coorporate governance’ atau tata kelola perusahaan yang baik. Sebab, seharusnya mantan narapida kasus penodaan agama itu harus keluar dari partai politik yang menaunginya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
“Kalau kami melihat, harus dikedepankan prinsip-prinsip good governance, penerimaan stakeholders, dan lain-lain,” ujarnya.
Seperti diketahui, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berlatar belakang sebagai gubernur DKI Jakarta, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Bupati Belitung Timur. Bahkan, di dunia bisnis, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah berkecimpung di perusahaan tambang timah milik keluarganya.
Sedangkan, dalam hal latar belakang pendidikan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan lulusan Teknik Geologi di Fakultas Teknik Universitas Trisakti dan Master Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya. [elz/cnn]