Basarah: Meskipun Ada GBHN, Presiden dan Wakil Presiden Tetap Dipilih Rakyat

wakil-ketua-mpr-ahmad-basarah
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi PDI-P Ahmad Basarah menyebut wacana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara ( GBHN) tidak akan memengaruhi mekanisme pemilihan presiden yang selama ini dilaksanakan secara langsung.

Karena itu, dirinya membantah jika ada anggapan bahwa Presiden akan menjadi mandataris MPR jika Garis-Garis Besar Haluan Negara ( GBHN) dihidupkan kembali.

“Menghadirkan haluan negara enggak mesti presiden jadi mandataris MPR, karena waktu amendemen menghapus pasal tentang wewenang MPR menetapkan GBHN karena asumsinya presiden dipilih oleh rakyat,” kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 21 November 2019.

Menurut Basarah, pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung dan wacana menghidupkan kembali GBHN adalah dua hal yang berbeda. Karena, pemilihan presiden secara langsung merupakan pengejawantahan dari prinsip demokrasi.

Baca juga:   PDIP Tak Yakin Ada Tawaran Kursi Menteri dari Jokowi ke Gerindra

Sedangkan, penghidupan kembali GBHN bertujuan untuk menentukan arah pembangunan nasional.

Selanjutnya, Basarah berpandangan dengan adanya GBHN, pembangunan nasional akan berjalan secara berkesinambungan meski terjadi pergantian kepemimpinan nasional.

“Jadi sudah tidak jadi mandataris MPR karena dipilih bukan oleh MPR. Ini dua hal beda buat kami. Pilpres itu pengejawantahan demokrasi sementara menghadirkan haluan negara adalah konsepsi bagaimana Indonesia menuju masa depannya,” ujar Basarah.

“Kami berpedoman, sistem presidensial cocok dengan Indonesia, jadi enggak akan mengubah prinsip-prinsip presidensial,” lanjut politisi PDIP itu.

Sementara, wacana amendemen kembali mencuat setelah PDI-P menyatakan dukungan untuk Bambang Soesatyo duduk di kursi Ketua MPR RI 2019-2024.

Baca juga:   Soal Amandemen UUD 1945, PDIP Nilai Pernyataan Presiden Jokowi Terlalu Emosional

Kemudian, dukungan PDI-P yang diberikan kepada Bambang bukan tanpa syarat. Bahkan, satu dari lima syarat yang disampaikan, PDI-P meminta Bambang Soesatyo mendukung kelanjutan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Haluan Negara melalui Ketetapan MPR.

Namun, rencana amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan haluan negara dikhawatirkan akan menjadi bola liar. Karena itu, jika amendemen tidak dilakukan secara terbatas, tidak menutup kemungkinan pembahasan akan meliputi hal lain di luar kewenangan MPR menetapkan GBHN.

Contohnya, usul mengenai perubahan masa jabatan presiden ataupun mekanisme pemilihan presiden yang kembali dilakukan oleh MPR. [elz/komp]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar