Sebut Penenggelaman Opsi Terakhir, Gerindra Sarankan Edhy Sita Kapal Pencuri Ikan

Sufmi-Dasco-Ahmad
Sufmi Dasco Ahmad. (foto: detik/Lamhot Aritonang)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Gerindra angkat suara terkait kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang berencana memanfaatkan kapal-kapal maling ikan yang statusnya sudah inkracht di pengadilan. Membela sang kader, Partai Gerindra menyebut kebijakan Edhy Prabowo memihak nelayan.

“Saya pastikan jika Edhy Prabowo akan melanjutkan dan bahkan menyempurnakan setiap kebijakan menteri-menteri sebelumnya yang dianggap sudah baik, termasuk soal penenggelaman kapal pencuri ikan berbendera asing. Kami memahami semangat kebijakan tersebut adalah keharusan negara bersikap tegas terhadap kapal-kapal pencuri ikan berbendera asing,” ujar Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangannya, Kamis, 21 November 2019.

Baca juga:   BPN: Prabowo-Sandiaga Uno Tak Akan Ajukan Gugatan ke MK

Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penenggelaman kapal merupakan opsi terakhir yang bisa diterapkan terhadap kapal-kapal pencuri ikan. Namun, kata dia, opsi selain penenggelaman kapal lebih pro terhadap nelayan.

“Kalau mengacu pada Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan, ketentuan penenggelaman itu adalah opsi terakhir terhadap kapal pencuri ikan berbendera asing,” kata Sufmi Dasco Ahmad.

“Oleh karena itu jika masih bisa dilakukan pemeriksaan, penahanan dan penyitaan dengan baik, maka kami menyarankan Edhy membuka opsi lain yang lebih pro nelayan yakni penyitaan kapal pencuri tersebut untuk selanjutnya melalui putusan pengadilan dihibahkan pada nelayan miskin yang membutuhkan, transportasi laut murah untuk nelayan dan keluarganya atau dijadikan puskesmas keliling,” tambahnya.

Baca juga:   Moeldoko Sebut Lahan di Lokasi Ibu Kota Baru Bukan Lagi Milik Prabowo

Menurut Sufmi Dasco Ahmad, memang ada baiknya kapal pencuri ikan diserahkan kepada nelayan. Sebab, dirinya menilai kebijakan penghancuran kapal bisa merusak ekosistem laut.

“Prinsipnya daripada kapal dibakar sia-sia dan merusak ekosistem laut, lebih baik kapal berbendera asing tersebut diserahkan pada nelayan kita yang selama ini memang kesulitan membeli kapal. Yang harus dijaga adalah prosedur hukumnya harus ketat dan jangan sampai terjadi penyimpangan,” ucap Sufmi Dasco Ahmad. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar