Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (foto: detik/Marlinda Oktavia Erwanti)

harianpijar.com, JAKARTA – Pengamat Politik Idil Akbar mengatakan tidak ada yang salah saat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginginkan dilakukan evaluasi dan riset atas pelaksanaan pilkada langsung.

Menurut Idil Akbar, riset dan evaluasi perlu dilakukan atas sebuah hajatan politik.

“Saya pikir kalau soal pernyataan Mendagri mengenai perlunya riset dan evaluasi akan pemilihan langsung, ya, itu boleh saja dan sah saja,” kata Idil saat dikonfirmasi, Rabu 20 November 2019.

Idil menegaskan, bahwa riset dan evaluasi bisa mengidentifikasi problem dari pelaksanaan pilkada secara langsung. Bahkan, hasil riset dan evaluasi bisa dijadikan bahan perbaikan pelaksanaan Pilkada.

Baca juga:   Presiden Jokowi Tunjuk Jubir Kemenpora Gatot Dewa Broto Sebagai Sesmenpora

“Ya, memang dibutuhkan kajian akademis untuk melihat apakah pemilihan langsung bisa efektif atau tidak dan bisa efisien atau tidak,” tegas Idil.

Lebih lanjut, Idil juga berharap, tidak muncul makna negatif dari pernyataan Tito Karnavian yang menginginkan riset dan evaluasi Pilkada secara langsung. Namun, dimaknai untuk menggantikan pilkada secara langsung dengan pilkada melalui DPRD.

Selanjutnya, pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mungkin menerapkan pilkada melalui DPRD. Karena, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri pernah menyatakan pentingnya pilkada secara langsung dipertahankan.

Baca juga:   Soal Panglima TNI Ditolak Masuk AS, Komisi I Minta Menlu Sampaikan Sikap

“Kalau dilihat pernyataan presiden beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa problem sistem pemilihan langsung sudah klir. Sebab pemilihan secara langsung sesuai dengan substansi demokrasi yang melibatkan masyarakat dan juga cita-cita reformasi. Saya pikir, kepala negara sudah memosisikan betul bahwa Pilkada saat ini tidak lagi melalui DPRD,” lanjut Idil. [elz/jpnn]

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar