Tito Sebut Biaya Pilkada Mahal, Peneliti LIPI: Mau Murah Diangkat Mendagri

Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Syamsuddin Haris dalam postingan di akun Twitter pribadinya yang diunggah pada Senin 18 November 2019 menanggapi ucapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, terkait pelaksanaan pilkada secara langsung menghabiskan biaya tinggi dan lebih banyak mudarat.

Menurut Syamsuddin Haris, bahwa biaya politik dalam Pilkada langsung memang tinggi. Karena itu, dirinya menyarankan untuk melakukan perbaikan sistem.

“Demokrasi memang mahal pak. Biaya pilkada bisa dikurangi jika sistem dibenahi, ambang batas pencalonan parpol dihapus sehingga tidak perlu mahar politik,” tulis Syamsuddin Haris.

Lebih lanjut, Syamsuddin berpendapat bahwa mengembalikan penyelenggaraan Pilkada kepada DPRD bukanlah sebuah penyelesaian masalah.

Baca juga:   Mendagri: Pemerintah Usulkan 20 Persen Ambang Batas Kepresidenan

“Kalau mau murah kepala daerah diangkat Mendagri. Tapi apa kata dunia. Pilkada oleh DPRD belum tentu jadi solusi,” ujar Syamsuddin Haris yang juga peneliti senior di LIPI itu.

Kemudian, Syamsuddin Haris juga mengeluarkan pernyataan seperti ini, karena setelah mengetahui kabar bahwa Mendagri Tito Karnavian akan melakukan evaluasi Pilkada langsung.

Sementara sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyatakan, bahwa dirinya tidak pernah menyebut Pilkada langsung harus diubah menjadi Pilkada yang dipilih melalui DPRD.

Selain itu, Tito juga mengaku telah memerintahkan kepada Biro Pusat Statistik Kemendagri untuk membuat indeks democratic maturity atau kedewasaan demokrasi di setiap daerah. Karena, dari indeks tersebut nantinya dapat dilihat daerah mana yang siap menerima Pilkada langsung dan daerah mana yang tidak siap menerima Pilkada langsung.

Baca juga:   Pilpres 2019, Mendagri Prediksi Akan Ada 3 Pasangan Calon

Selanjutnya, Tito Karnavian juga menilai pelaksanaan pilkada secara langsung lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.

“Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik Pemilu, Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? ” kata Tito Karnavian saat dikonfirmasi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 6 November 2019 lalu.

“Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 M mau jadi bupati mana berani dia, sudah mahar politik,” lanjut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. [elz/sua]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar