harianpijar.com, JAKARTA – Terkait sikap Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang menolak mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai pimpinan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dinilai sangat politis.
Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan juga Anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Baidowi, serikat pekerja sebaiknya tidak menunjukkan sikap mendukung atau tidak mendukung calon pimpinan. Selain itu, Presiden FSPPB Ari Gumilar menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi pimpinan BUMN, karena menilai eks Gubernur DKI Jakarta itu memiliki perangai yang buruk.
“Serikat pekerja kalau melihat itu terlalu politis,” kata Baidowi yang juga Sekretaris Fraksi PPP di DPR saat dikonfirmasi di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa 19 November 2019.
Ditegaskan Baidowi, bahwa serikat pekerja hanya sebatas mengerjakan apa yang menjadi kebijakan manajemen. Namun, jika bersikap mendukung atau tidak mendukung calon pimpinan, maka serikat pekerja sudah menunjukkan sikap politis.
Selain itu, serikat pekerja berhak menentang seseorang dalam tubuh perusahaan. Tetapi, itu bisa saja dilakukan andai orang yang dimaksud memang merusak sistem yang berlaku di perusahaan.
“Ini susah kalau salah cara mengurus BUMN sudah terasuki cara-cara pikir berpolitis. Itu merupakan tanda-tanda kehancuran bagi BUMN itu sendiri,” tegasnya.
Dikatakan Baidowi, bahwa sikap serikat pekerja Pertamina yang menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sangat mungkin menerbitkan tanda tanya di ranah publik. Bahkan, lazim jika ada yang berasumsi keberadaan Ahok mengancam zona nyaman orang-orang tertentu di tubuh Pertamina.
“Orang akan bertanya, ini apa kok berontak? Ada persoalan apa?Jangan-jangan. Tidak bisa dihindari ‘jangan-jangan’ itu,” katanya.
Kemudian, Baidowi juga menilai, bahwa mantan orang nomor 1 DKI Jakarta itu memiliki ketegasan sebagai seorang pimpinan. Namun begitu, Ahok juga memiliki kelemahan dalam berkomunikasi.
Karena itu, diharapkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memperbaiki gaya komunikasinya agar tidak lagi emosional. Dengan begitu, Baidowi yakin Ahok bakal mendapat lebih banyak simpati dari berbagai kalangan.
“Pendekatan secara persuasif dengan empati itu justru menimbulkan dan melahirkan simpati sehingga menjadi satu kekuatan yang dahsyat mengelola BUMN,” ujarnya.
Sementara, juga dijelaskan Baidowi, bahwa penunjukan pejabat di perusahaan BUMN juga merupakan kewenangan Menteri BUMN Erick Thohir. Bahkan, semua penilaian hingga keputusan pengangkatan berada di tangan Menteri BUMN tersebut.
Sedangkan, disisi lain Baidowi berharap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjalankan tugasnya dengan profesional jika memang dipilih sebagai pimpinan perusahaan BUMN. Dirinya berharap mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak bias dengan statusnya sebagai kader partai politik, yakni PDIP.
“Siapapun nanti entah latar belakangnya apa harus memastikan bekerja secara independen, objektif, profesional, proporsional, tidak ada kepentingan politik di dalamnya sehingga BUMN kita ini menjadi BUMN yang sehat,” tandas Ahmad Baidowi. [elz/cnn]