Hasto: Jadi Bos BUMN, Ahok Dipastikan Tidak Keluar dari PDIP

Hasto-Kristiyanto
Hasto Kristiyanto. (foto: era/Wardhany)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan mantan Gubernur DKI Jakarta tidak akan keluar sebagai anggota PDIP jika menjabat bos di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, partainya juga tidak akan melarang Menteri BUMN Erick Thohir yang akan menugaskan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam jabatan tersebut.

“Tidak harus keluar (sebagai kader PDIP-red) karena Pak Ahok sebagai anggota partai bisa ditugaskan sesuai dengan kemampuan profesionalitasnya. Yang penting partai memastikan tidak ada conflict of interest,” kata Hasto dalam keterangan resminya, Selasa 19 November 2019.

Baca juga:   Terkait Pilkada DKI, Ahok: Dihantam Banyak Fitnah, Diminta Relawan Dapat Meluruskan Informasi Yang Keliru

Lebih lanjut, Hasto menegaskan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak akan memiliki konflik kepentingan antara penunjukan bos BUMN dengan identitasnya sebagai kader PDIP. Karena itu, diharapkan agar publik tidak perlu terlalu khawatir karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu memiliki integritas yang mumpuni sebagai kader.

“Apalagi Pak Ahok, siapa sih yang mengatur-atur Pak Ahok kalau untuk kepentingan jangka pendek, kepentingan sempit?” tegas Hasto.

Dijelaskan Hasto, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian BUMN soal wacana penugasan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu.

“Kami serahkan seluruhnya kepada menteri BUMN untuk penugasan bagi putra putri terbaik bangsa yang punya kemampuan, profesionalitas, punya kemampuan di dalam memberikan arah pengelolaan BUMN,” jelasnya.

Baca juga:   Dipilkada Solo PDIP Memanas, Rudy: Terlalu Banyak yang Intervensi

Selanjutnya, Hasto juga menilai protes yang dilakukan serikat pekerja Pertamina terkait rencana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai sesuatu yang berlebihan. Karena, apa pun keputusan terhadap jabatan direksi dan komisaris BUMN ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“BUMN dengan seluruh karyawannya itu bukan organisasi politik. Dia badan usaha yang terikat dalam norma etika bisnis, tetapi juga menjalankan tugas negara,” tandas politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. [elz/cnn]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar