Politisi dan juga anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Cornelis. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Politisi dan juga anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Cornelis khawatir partainya mengalami kekalahan di Pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut akibat rencana Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memangkas jabatan pegawai negeri sipil (PNS) eselon III, IV dan V.

Menurut Cornelis, dirinya tidak menampik bahwa mobilisasi aparatur negara sangat menentukan bagi kemenangan bagi kandidat atau parpol saat Pemilu. Karena itu, jika banyak PNS yang kecewa, maka akan berdampak pada pamor PDIP selaku partai yang tengah berkuasa.

Terlebih lagi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi juga dijabat oleh kader PDIP, yakni Tjahjo Kumolo.

“Kenapa presiden kasih orang PDIP jadi Menpan? Sedangkan ini penyakit besar ini, Pak? Kalah-kalah nanti kami pemilu 2024 ini bisa kalah ini, karena eselon tiga, eselon empat disemeblek (disembelih-red) semua,” kata Cornelis saat menggelar rapat dengan Kemenpan-RB di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin 18 November 2019 kemarin.

Diyakini Cornelis, jika kinerja Tjahjo Kumolo dalam mengelola tata kelola PNS atau aparatur sipil negara (ASN) tidak dilakukan dengan baik, maka akan berdampak buruk bagi PDIP.

Baca juga:   Saat Halalbihalal, Djarot Sampaikan Salam Ahok Ucapkan Idul Fitri Kepada PNS DKI

Karena itu, Cornelis juga mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapa tidak memberikan posisi Menpan-RB ke partai politik lain.

“Sedangkan di lapangan politik birokrasi ini sangat menentukan, mati kita. Kenapa nggak dikasih ke partai lain aja?” ujar Cornelis sambil disambut tertawa para anggota Komisi II.

Sementara, Cornelis juga mengingatkan Mendagri Tjahjo Kumolo agar berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan saat menjabat. Karena, dirinya tidak ingin kebijakan yang diberlakukan membuat para PNS marah dan berimbas pada kekalahan PDIP di Pemilu 2024 mendatang.

“Tolong Pak Tjahjo lihai-lihailah ngatur barang ini, supaya tidak menjadi dendam ASN,” ucap Cornelis yang juga mantan Gubernur Kalimatan Barat itu.

Selanjutnya, ditempat yang sama Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, beberapa tugas yang sudah dilakukan guna merampingkan birokrasi. Selain itu, dirinya tidak akan melakukan pemangkasan, namun hanya sebatas merampingkan birokrasi.

“Jadi dalam waktu dekat, kami tidak pangkas birokrasi namun merampingkannya,” kata Tjahjo Kumolo.

Menurut Tjahjo, dirinya sudah berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga negara untuk menyesuaikan nomenklatur di masing-masing kementerian/lembaga. Bahkan hasilnya ada kementerian yang langsung memangkas 7 deputi.

Baca juga:   Soal Kicauan PKI, PDIP Benarkan Telah Laporkan Alfian Tanjung

Selain itu, ada juga yang meminta menambah jumlah eselon I serta meminta penambahan jumlah deputi. Sementara, berbagai permintaan itu akan diselaraskan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sehingga awal Desember 2019 harus selesai,” ujar Tjahjo Kumolo.

Ditegaskan Tjahjo, tidak hanya di kementerian/lembaga sipil, lembaga seperti TNI dan Polri juga akan dilakukan penyesuaian jabatan birokratis. Hal tersebut dilakukan guna mengakomodir perwira tinggi TNI dan Polri yang tak memiliki jabatan.

“Kemarin juga sudah disesuaikan penambahan jabatan alokasi bintang 3 di TNI. Sebagai ilustrasi saja, ada 1 matra di TNI, bintang 1 sampai bintang 3 itu jabatannya staf khusus berjumlah 173 namun tidak punya meja,” tegas Tjahjo.

Bahkan, Tjahjo juga menyebut persoalan persaingan mendapat jabatan bukan hanya terjadi di internal TNI dan Kepolisian. Bahkan, dirinya mengungkapkan bahwa lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kini juga banyak yang berburu posisi di lingkungan Pemprov DKI.

“Lulusan IPDN juga semua jadi problem. Maunya alumni IPDN itu masuk DKI semua. Karena DKI itu, begitu lulus IPDN dapat gajinya Rp 28 juta,” tandas Tjahjo Kumolo yang juga politisi PDIP itu. [elz/cnn]

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of