Lambang Partai Golongan Karya (Golkar). (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Politikus Partai Golkar Djafar Ruliansyah Lubis menolak pemilihan ketua umum dilakukan secara aklamasi pada Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada Desember 2019 mendatang.

Pasalnya, Partai Golkar akan hancur jika kembali ke pola era masa lampau yang sejak reformasi telah ditinggalkan oleh partai itu, salah satunya mekanisme aklamasi dalam memilih ketua umum.

“Jadi, hentikan dan janganlah lagi kita gunakan mekanisme pola era Orde Baru,” kata Djafar saat dikonfirmasi, di Jakarta, Minggu 17 November 2019.

Baca juga:   Ace: Calon Ketua Umum Golkar Harus Dapatkan 30 Persen Dukungan

Menurut Djafar, sejak reformasi Partai Golkar telah menjadi cermin politik demokrasi di Indonesia.

“Golkarlah yang pertama kali mempertontonkan pada rakyat Indonesia soal demokrasi pemilihan pemimpin partainya dengan meninggalkan pola jadul sistem aklamasi,” ujar Djafar.

Selanjutnya, ditegaskan Djafar, Partai Golkar juga merupakan partai politik pertama di Indonesia yang memakai sistem konvensi dalam menentukan pilihan calon presiden.

Baca juga:   Demokrat: Jika Benar Ada 'Deal' Ketua MPR untuk Golkar Harusnya Tak Gaduh di Ruang Publik

“Hancurnya Partai Golkar jika kembali ke pola-pola era masa lampau yang sudah ditinggalkan, majunya Partai Golkar di tangan kadernya itu sendiri, bukan oleh orang luar atau lain,” tegas Wakil Sekretaris Badan Kajian Strategis dan Intelijen Partai Golkar itu. [elz/ant]

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of