Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (Foto:Google).

harianpijar.com, SLEMAN – Terkait isu akan diangkatnya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi salah satu pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat protes dari sejumlah pihak. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berstatus mantan narapidana.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, status mantan narapidana yang disandang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak perlu diributkan. Karena, pimpinan BUMN itu bukanlah jabatan publik.

“BUMN itu bukan badan hukum publik. Dia badan hukum perdata. Badan hukum perdata itu tunduk pada Undang-undang PT, perseroan terbatas. Bukan undang-undang ASN,” kata Mahfud MD, di Sleman, Jumat 15 November 2019 baru lalu.

Baca juga:   Begini Respons Wiranto Soal Penetapan Tersangka Veronica Koman

Ditegaskan Mahfud MD, bahwa seorang yang pernah berstatus narapidana memang tidak boleh menjadi pejabat publik. Namun, jika menjadi pejabat tidak publik tidak ada masalah.

“Memang tidak boleh. Tetapi, kalau menjadi pejabat tidak publik, seperti badan usaha itu, itu perusahaan, terserah AD ART-nya. Maka tanya, di badan perusahaan BUMN mana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menjadi pimpinan, lalu lihat AD ART-nya boleh enggak,” tegas Mahfud MD.

Baca juga:   Mendagri Resmi Serahkan Surat Pengangkatan Djarot Jadi Plt Gubernur DKI

Selanjutnya, Mahfud MD juga menjelaskan, bahwa BUMN milik negara merupakan badan hukum perdata. Sehingga di BUMN tudak berlaku undang-undang jabatan publik.

“Kalau PT, BUMN itu bukan jabatan publik. Namanya juga Badan Usaha Milik Negara, itu badan hukum perdata, yang dibentuk oleh pemerintah. Di situ pemerintah punya saham, di situ hukum perdata berlaku. Enggak berlaku undang-undang jabatan publik di situ,” jelas Mahfud MD yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. [elz/mer]

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of