harianpijar.com, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan tetap menjadi oposisi atau berada diluar pemerintahan untuk lima tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua.
Selain itu, keputusan untuk berada di luar pemerintagan tersebut juga telah diambil berdasarkan musyawarah Majelis Syura ke-8.
“Jadi jelas lah bagi kita semua dalam pengesahan dalam lembaga tertinggi partai ini maka PKS insyaallah akan tetap di luar pemerintahan Pak Jokowi selama lima tahun ke depan,” kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis 14 November 2019.
Menurut Sohibul, ada beberapa alasan mengapa PKS tetap mengambil sikap politik berada di luar pemerintahan. Alasan pertama, PKS ingin menjaga kepantasan dalam demokrasi di mana harus terdapat partai penyeimbang.
“Rasanya aneh bila di negara yang sudah menetapkan bahwa sistem politiknya adalah demokrasi lalu semua jadi bagian dari pemerintah gak ada yang check and balances, masa gak ada penyeimbang. Dengan sikap ini justru PKS ingin selamatkan demokrasi Indonesia,” ujar Sohibul.
Selanjutnya, ditegaskan Sohibul, alasan kedua PKS ingin memberikan pelajaran politik, bahwa dalam pesta demokrasi akan ada pihak yang menang dan kalah.
“Karena itu PKS sebagai pendukung pasangan capres dan cawapres yang kalah dalam pilpres akan memberikan kesempatan kepada pihak yang menang untuk menjalankan pemerintahan,” tegasnya.
Kemudian, alasan ketiga dijelaskan Sohibul, yakni PKS menterjemahkan keinginan masyrakat yang sama halnya dengan mereka agar dalam berdemokrasi harus ada partai penyeimbang.
“PKS menterjemahkan keinginan masyarakat yang sama, agar dalam berdemokrasi harus ada partai penyeimbang,” jelas Sohibul Iman. [elz/sua]