Mahfud MD: Surat Yang Ditunjukan Rizieq Shihab Bukan Surat Pencekalan

menko-polhukam-mahfud-md
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan surat yang ditunjukkan pihak Rizieq Shihab bukan surat pencekalan, melainkan surat penolakan agar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu tidak keluar karena alasan keamanan. Selain itu, Mahfud MD juga membantah terkait surat tersebut yang diakui sebagai surat pencekalan.

“Itu bukan surat dari pemerintah, itu surat penolakan bahwa yang bersangkutan tidak boleh keluar karena alasan keamanan, gitu aja,” kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 14 November 2019.

Ditegaskan Mahfud MD, dirinya belum mengetahui dari mana surat itu dikeluarkan.

“Tidak dijelaskan bahwa itu apakah pemerintah Indonesia, pemerintah Arab, tidak ada,” tegas Mahfud MD.

“Bukan, bagaimana kamu kalau dikasih surat gitu, gimana cara buktikannya, coba? Beri tahu saya, saya laksanakan kalau kamu tahu caranya, kalau kamu menganggap itu bukti,” lanjutnya.

Baca juga:   Terkait Kabar Blokir Jalan Oleh Pendukung Rizieq Shihab, Polda Metro: Polisi Akan Cek Kebenarannya

Sementara diketahui, pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab pergi ke Arab Saudi sejak 26 April 2017. Awalnya ke Arab Saudi untuk ibadah umrah. Namun, pada saat bersamaan pihak kepolisian akan memeriksa Rizieq Shihab terkait dengan kasus Balada Cinta Rizieq. Selain itu, pada bulan Juni 2018, polisi menghentikan penyidikan kasus ini. Namun, Rizieq Shihab juga tidak kunjung pulang ke Indonesia.

Sedangkan, Rizieq mengakui tidak bisa pulang ke Indonesia karena sejumlah alasan, pertama terkait dengan masalah izin tinggal di Arab Saudi.

Namun, menurut Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel, Rizieq Shihab tidak bisa pulang karena tinggal di suatu tempat lebih lama daripada masa yang diizinkan (overstay). Sementara, solusi dari masalah itu adalah dengan membayar denda overstay sekitar 15.000 sampai dengan 30.000 riyal atau Rp110 juta per orang.

Baca juga:   FPI Minta Polda Metro Jaya Tunda Pemeriksaan Rizieq Shihab

Kemudian, faktor overstay ini ditanggapi oleh pengacara Rizieq Shihab bahwa overstay itu pun bukan kesalahan kliennya karena masa habis visa Rizieq pada 20 Juli 2018. Bahkan, sebelum 20 Juli 2018, kliennya Rizieq Shihab sudah mencoba keluar dari Arab Saudi supaya visanya masih bisa berlaku.

Namun, pada Milad Ke-21 FPI, Rizieq Shihab menuding pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ke Kerajaan Arab Saudi agar dirinya dicekal hingga pelantikan presiden.

Selanjutnya, pada 10 Oktober 2019 melalui video Rizieq Shihab menunjukkan bukti surat dua lembar yang disebutnya sebagai surat pencekalan. Bahkan, menurutnya pemerintah Arab Saudi bakal mencabut pencekalannya jika sudah ada perjanjian resmi pemerintah Indonesia untuk tidak mengganggunya.[elz/med]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar