Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dirinya belum dapat menjelaskan lebih lanjut bagaimana konsep detail dari rancangan RPTRA di Simatupang, termasuk di mana lokasi persisnya.

harianpijar.com, JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus mengundurkan dari keanggotaan partai politik, jika mengisi posisi sebagai direksi atau komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Tidak ikut dalam partai politik, tidak boleh berkecimpung dalam partai politik. Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri, karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik,” kata juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Fadjroel  Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 13 November 2019.

Sementara diketahui, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Selain itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga mengklaim diajak oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengurusi BUMN. Bahkan, kabarnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan menduduki posisi puncak di perusahaan plat merah.

Baca juga:   Belum Berkekuatan Hukum Tetap, Pasal Penahanan Ahok Digugat ke MK

Menurut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pertemuannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang berlangsung selama 1,5 jam di Gedung Kementerian BUMN pagi tadi, banyak hal yang dibicarakan yatu soal perusahaan BUMN. Namun, belum diketahui dirinya akan mengisi posisi apa di perusahaan plat merah itu.

“Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN,” kata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Jakarta, Rabu 13 November 2019.

Ditegaskan Fadjroel, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga tidak boleh punya catatan pidana korupsi. Adapun statusnya sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, hal tersebut tidak menjadi halangan.

Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal menekankan agar jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN.

“Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja,” tegas Fadjroel yang juga Komisaris Utama PT Adhi Karya itu.

Baca juga:   Soal 10 Nama Capim KPK Pilihan Pansel, Istana: Sudah Final

Kemudian, Fadjroel mengaku belum mengetahui penempatan mantan Gubernur DKI Jakarta di BUMN. Bahkan, dirinya minta agar masalah posisi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikonfirmasi langsung ke Menteri BUMN Erick Thohir.

“Jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian BUMN,” ujarnya.

Sementara, menurut Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan mengurus BUMN yang menyangkut hajat hidup banyak orang. Namun, untuk menduduki posisi penting mantan Gubernur DKI Jakarta itu perlu melewati proses.

“Terutama, jika Ahok nantinya diangkat menjadi komisaris dan direksi BUMN. Untuk menduduki kursi tersebut, Ahok perlu dinilai oleh tim penilai akhir,” kata Arya Sinulingga.

Dijelaskan Arya, sidang tim penilai akhir biasanya digelar di Istana. Tim diketuai oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pasti ke tim, semua proses yang ada di BUMN pasti dilalui,” jelas  Arya Sinulingga. [elz/cnn]

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of