Ahmad-Basarah
Ahmad Basarah. (foto: detik/Nur Indah Fatmawati)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut, usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait evaluasi pilkada langsung akan berdampak pada revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada).

Menurut Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah, karena rangkaian Pilkada 2020 mulai berjalan, tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan terhadap UU tersebut.

“Pilkada serentak tahun 2020 ini sudah mulai bergerak, tidak mungkin perubahan UU pemilu itu dilakukan secepat itu,” kata Basarah saat dikonfirmasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 8 November 2019.

Baca juga:   Ketum PDIP: Jangan Diulang Kesalahan Jakarta di Ibu Kota Baru Kaltim

Ditegaskan Basarah, untuk merevisi UU Pemilu, khususnya tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada), dibutuhkan pandangan, baik dari pemerintah, DPR, dan kelompok masyarakat.

“Di samping masih membutuhkan pandangan dan tanggapan dari berbagai pihak untuk mengkaji langkah-langkah pengambilan keputusan formil, baik apakah itu nanti insiatif DPR atau pemerintah untuk merevisi UU pemilu khususnya soal kepala daerah,” tegas Basarah.

Namun, Basarah berharap usulan dari Menteri Dalam Negeri (Mendgri) Tito Karnavian untuk mengevaluasi pilkada serentak ini dapat segara direspons oleh semua partai politik di DPR dalam rangka memperbaiki sistem demokrasi.

Baca juga:   Mendagri Bantah Akan Keluar Dari Pembahasan RUU Pemilu

Sementara, Mendagri Tito Karnavian saat ditanya mengenai persiapan pilkada oleh wartawan usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu 6 November 2019 lalu, mempertanyakan apakah pilkada langsung masih relevan saat ini.

“Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun,” tandas Tito Karnavian yang juga mantan Kapolri ini. [elz/komp]

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of