Gerakan Pemuda (GP) Ansor saat membacakan hasil Rakornas GP Ansor di Kantor GP Ansor, Jakarta. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Ketua PW Gerakan Pemuda (GP) Ansor Papua Amir Matupun menyatakan Indonesia adalah negara demokrasi yang berideologi Pancasila dengan bingkai NKRI. Bahkan, Indonesia juga bukan negara agama maupun sekuler.

“[Indonesia] bukan negara agama maupun negara sekuler,” kata Amir Matupun saat membacakan hasil Rakornas GP Ansor di Kantor GP Ansor, Jakarta, Kamis 7 November 2019.

Menurut Amir, GP Ansor akan melawan dan berjihad jika ada orang atau kelompok-kelompok yang ingin mengubah atau menjadikan Indonesia sebagai negara Daulah Islamiyah atau Khilafah maupun sekuler.

Selain itu, radikalisme agama yang berkembang dalam kurun delapan tahun ke belakang sudah sangat mengkhawatirkan. Sebab itu, GP Ansor menilai kondisi itu sangat berbahaya bahkan sudah masuk kategori darurat radikalisme.

Baca juga:   Mendagri: Ada Mantan Menteri Berteriak-Teriak Ingin Ganti Pancasila Dengan Syariat Islam

“Hal inilah yang membuat GP Ansor dan Banser prihatin dan berusaha senantiasa dalam garda terdepan untuk melawannya,” ujar Amir.

Ditegaskan Amir, pihaknya juga meminta Menko Polhukam Mahfud MD, Menhan Prabowo Subianto, Mendagri Tito Karnavian dan Menag Fachrul Razi, untuk secara khusus dan serius memberantas radikalisme yang berkembang, baik di masyarakat atau di lingkup institusi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan, pihaknya juga mendukung, mengapresiasi, serta melihat kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini membuktikan negara hadir dalam memberantas radikalisme.

“Hal ini bagi GP Ansor dan Banser merupakan berkah karena dalam melawan radikalisme menjadi lebih ringan,” tegas Amir.

Baca juga:   Soal Gabung Koalisi Jokowi, Gerindra: Semua Harus Taat Keputusan Ketua Dewan Pembina

Amir juga menjelaskan, dukungan GP Ansor kepada pemerintah selalu didasarkan pada komitmen kerakyatan dan kebangsaan. Selain itu, GP Ansor akan menjadi mitra strategis jika pemerintah berpihak pada komitmen tersebut.

“Jika komitmen tersebut bergeser, GP Ansor yang akan pertama kali mengingatkan dan mengambil posisi yang berbeda,” jelasnya.

Selanjutnya, dikatakan Amir, GP Ansor juga menolak kerja sama dalam bentuk apapun dengan organisasi manapun yang dinilai mengedepankan kekerasan, melawan hukum, dan menginginkan berdirinya negara di luar NKRI.

“Kerja sama ini termasuk di dalamnya adalah kunjungan-kunjungan dan atau komunikasi berpretensi politik yang justru akan merusak ukhuwah nahdliyah di kemudian hari,” tandas Amir Matupun. [elz/cnn]

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of