Ace-Hasan-Syadzily
Ace Hasan Syadzily. (foto: medcom/Whisnu Mardiansyah)

harianpijar.com, JAKARTA – Politisi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut Partai Golkar menginginkan pemilihan kepala daera (Pilkada) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Selain itu, mengembalikan sistem pilkada ke tangan DPRD merupakan sebuah kemunduran dalam demokrasi Indonesia.

“Ya tentu menurut saya itu sebuah kemunduran. Itu perdebatan lama, Golkar sampai saat ini masih konsisten dengan pilkada secara langsung,” kata Ace saat dikonfirmasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 7 November 2019.

Menurut Ace, pilkada secara langsung oleh rakyat lebih banyak mengandung nilai positif dibandingkan melalui DPRD. Karena, rakyat bisa langsung mengejawantahkan aspirasinya jika pilkada dilakukan secara langsung.

“Suara rakyat bisa terejawantahkan secara langsung,” ujar Ace Hasan Syadzily yang juga Ketua DPP Partai Golkar itu.

Sementara, menurut Mendagri Tito Karnavian, bahwa diperlukan survei dan riset akademik untuk mengetahui sisi positif dan negatif terkait penyelenggaraan pilkada di Indonesia.

Baca juga:   Sugito Sebut FPI Sudah Ajukan Perpanjangan Izin SKT Ormas

“Kalau [pilkada langsung] dianggap positif, fine. Tapi bagaimana mengurangi dampak negatifnya? Politik biaya tinggi, bayangin,” kata Tito kepada media usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 6 November 2019 baru lalu.

Tito juga menegaskan, dirinya tidak percaya ada orang bersedia merugi ketika memangku jabatan kepala daerah. Karena, orang yang siap mengalami kerugian setelah menjabat kepala daerah hanya omong kosong.

“Apa benar, ‘Saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa, terus rugi’? Bullshit [omong kosong], saya enggak percaya,” tegas mantan Kapolri itu.

Sementara, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Mendagri Tito Karnavian untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan seputar evaluasi penyelenggaraan pilkada secara langsung.

Baca juga:   Marak OTT Kepala Daerah, Mendagri: Sistem Ada tapi Tidak Dipatuhi

Menurut Mardani, Tito seharusnya mengeluarkan pernyataan tersebut dengan didukung fakta dan data yang kuat.

“Perlu hati-hati membuat pernyataan. Perlu data dan fakta yang kuat,” kata Mardani saat dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis 7 November 2019.

Ditegaskan Mardani, pihaknya terbuka untuk membahas tentang penyelenggaraan Pilkada secara langsung yang telah digelar sejak 2005 silam. Tetapi, pembahasan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh.

Selain itu, PKS juga memandang bahwa penyelenggaraan pilkada secara langsung memerlukan sejumlah evaluasi misalnya terkait waktu, biaya politik yang tinggi, hingga politik uang yang masih marak mewarnainya.

Karena itu, perbaikan sistem pada penyelenggaraan pilkada secara langsung akan memberikan hasil yang bagus juga di hari mendatang. “PKS pada posisi kita evaluasi dan bahas bersama. Perbaiki sistemnya, hasilnya akan bagus,” tegas Mardani Ali Sera. [elz/cnn]

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of