harianpijar.com, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku setuju dengan usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengevaluasi gelaran Pilkada langsung. Selain itu, gelaran pilkada secara langsung dinilai lebih banyak mudaratnya, seperti maraknya politik uang.
“Sebetulnya dari sisi DPR kan sudah lama lihat Pilkada langsung ini banyak mudaratnya,” kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani, di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis 7 November 2019.
Menurut Asrul, pihaknya tidak menafikkan bahwa Pilkada langsung itu turut memberikan manfaat. Bahkan, salah satunya yaitu hak rakyat untuk memilih secara langsung para calon kepala daerahnya masing-masing terjamin.
Selain itu, disarankan agar DPR segera melakukan penelitian secara empiris dan akademik terkait penyelenggaraan Pilkada langsung yang sudah diselenggarakan sejak 2005. Karena, dengan dasar itu penelitian dapat untuk mengidentifikasi manfaat atau mudarat yang ditimbulkan dari gelaran tersebut.
“Itu harus dilakukan sebelum pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU kemudian mengambil langkah kebijakan termasuk politik hukum baru misalnya Pilkadanya diubah jadi nggak langsung,” ujar Asrul.
Dijelaskan Asrul, pihaknya juga tidak menampik politik berbiaya tinggi menjadi patologi yang kerap muncul dalam gelaran Pilkada secara langsung. Selain itu, Asrul juga menyinggung beberapa penelitian ilmiah para akademisi politik menunjukkan bahwa politik uang sangat marak dilakukan para kandidat di Pilkada maupun di Pileg.
“Kalaupun ada istilahnya ‘hengki pengki’ politik daripada dengan katakanlah membiayai Pilkada yang harus mencakup sekian luas wilayah dan masyarakat, itu saya yakin pilkada nggak langsung jauh lebih rendah,” jelas politisi Partai Paersatuan Pembangunan itu. [elz/cnn]