Indonesia Negara Demokrasi, Mahfud MD: Persilakan PA 212 Gelar Reuni

mahfud-md
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Indonesia merupakan negara demokrasi, karena itu pihaknya mempersilahkan Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar reuni di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 2 Desember 2019 mendatang.

“Silakan saja, negara ini negara demokrasi. Saya kan tidak boleh ‘oh tidak boleh’. Silakan saja,” kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa 5 November 2019.

Menurut Mahfud MD, meski tidak melarang, PA 212 diingatkan bahwa aparat sudah memiliki standar dalam mengamankan aksi tersebut. Karena itu, jika standar yang ditetapkan tidak dipatuhi, ada standar lain untuk menangani hal itu.

“Ini negara hukum,” ujar Mahfud MD.

Selanjutnya, Mahfud MD mengaku tidak akan berkomunikasi dengan PA 212 mengenai rencana reuni 212 yang akan digelar Desember 2019 mendatang. Bahkan, hal tersebut diserahkan kepada aparat Kepolisian.

“Komunikasi itu kan, pertama dia berkomunikasi dengan aparat Kepolisian untuk memberi tahu. Lalu aparat mempelajari, lingkungan strategisnya seperti apa, risikonya seperti apa,” ucap Mahfud MD.

Baca juga:   Soal Bendera Terbalik, Mahfud MD: Pemerintah Harus Tegas

Sebelumnya, poster bertajuk “Munajat untuk Keselamatan Negeri: Maulid Agung dan Reuni Alumni 212” beredar di media sosial.

Menurut Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif mengonfirmasi pihaknya akan kembali menghelat Reuni Aksi 212.

Sementara, aksi PA 212 awalnya terbentuk karena gerakan massa umat Islam yang memprotes pernyataan bernada SARA dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bahkan, setelah menggelar aksi 411 pada 4 November 2016, GNPF Ulama kemudian memotori Aksi 212 pada 2 Desember 2016.

Selain itu, aksi juga mengklaim menghadirkan 7 juta orang dan menjadikan agenda tahunan yang diurus PA 212. Pada tahun lalu, aksi itu mengundang calon presiden Prabowo Subianto dan para partai koalisinya.

Selanjutnya, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GPNF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak, memastikan akan menggelar Reuni 212  pada 2 Desember mendatang.

Baca juga:   Menko Polhukam: China Tidak Punya Hak Klaim Perairan Natuna

“Jadi reuni itu pasti akan diadakan setiap tahun, karena sudah berjalan dua periode 2017 dan 2018. Jadi di 2019 nanti reuni akan diadakan lagi,” kata Yusuf Martak di Gedung Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Selasa 5 November 2019.

Yusuf Martak juga menegaskan, diharapkan jumlah peserta nanti tidak akan jauh berbeda dengan partisipan pada tahun lalu. Selain itu, soal jam penyelenggaraan belum dapat dipastikan.

“Apakah dimulainya tengah malam menjelang pagi hingga selesai pagi hari atau dimulai pagi hari itu menjadi pembahasan,” tegas Yusuf Martak.

Dikatakan Yusuf Martak, penyelenggaraan reuni pada tahun ini akan terlepas dari unsur politik karena tidak berbarengan dengan perhelatan politik.

“Mudah-mudahan yang hadir dulu punya waktu, keuangan dan sebagainya dan tidak hanya karena ada momen momen Pilpres, Insya Allah. Tapi itu tidak menjadi suatu target bagi kita mengenai jumlah. Semangat dan kebersamaan tetap harus kita jaga,” tandasnya. [elz/cnn]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar