Untuk Redam Tensi, Pengamat: Presiden Ubah Istilah Radikalisme Jadi Manipulator Agama

Presiden-Joko-Widodo-Jokowi-1
Presiden Joko Widodo (Jokowi).

harianpijar.com, JAKARTA – Pengamat politik yang sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens menyebut istilah manipulator agama sebagai pengganti radikalisme yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk meredam tekanan kelompok radikal.

“Istilah presiden ini (manipulator agama) sebetulnya upaya untuk mengurangi sedikit tensi karena pemakaian istilah radikalisme atau kelompok radikal yang berlebihan memunculkan efek yang ganda,” kata Boni saat diskusi di Restoran Gado-Gado Boplo, di Jakarta, Senin 4 November 2019.

Ditegaskan Boni, istilah radikalisme bisa menimbulkan penguatan sentimen untuk memerangi radikalisme di Indonesia. Bahkan, istilah radiklalisme bisa menyuburkan radikalisme karena ada efek penguatan nilai-nilai ketika istilah itu digunakan pada level persepsi.

Selain itu, istilah radikalisme tidak mudah diganti dengan manipulator agama. Karena, radikalisme fakta yang tidak bisa disederhanakan. Bahkan, dirinya sepakat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti istilah radikalisme menjadi manipulator agama agar Indonesia lebih damai dan tentram.

“Dan bahkan saya melihat penempatan Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan juga menjadi scenario untuk menjaga keseimbangan sistem politik kita, menjaga stabilitas karena goncangan yang cukup kuat di pemilu kemarin,” tegas Boni.

Baca juga:   Tanggapi Komisioner Tinggi HAM PBB Soal Kabut Asap Berpotensi Tewaskan Anak, Begini Kata Istana

“Ada segregasi yang terlalu tajam antara nasionalis dan radikalis,” lanjutnya.

Ditegaskan Boni, radikalisme secara terminologi merupakan paham yang hendak melakukan perubahan dengan cara fundamental, agresif, bahkan membenarkan kekerasan pada level tertentu. Bahkan, radikalisme memiliki definisi yang luas karena terdapat dalam politik, sosial, hingga budaya.

Namun, disisi lain radikalisme merupakan pekerjaan rumah Kapolri Idham Aziz setelah ditunjuk menggantikan Tito Karnavian. Bahkan, Idham Aziz harus memaksimalkan kemampuan selama bertugas di Densus 88 Antiteror untuk menyelesaikan persoalan itu.

Kemudian, hilangnya radikalisme salah satunya bermanfaat untuk mencegah terjadinya polarisasi pada Pemilu 2024. Selain itu, dirinya juga tidak ingin ada perdebatan antara Islam dan non-Islam atau Islami dan kurang Islami.

“Yang artinya tidak lagi kelompok minorotas yang radikal ini tidak mendominasi narasi kita di ruang publik, mendominasi ruang kampanye, dan politisi-politisi yang dangkal etika moral tidak lagi memanfaatkan sentiment agama sebagai modal politik,” tegasnya.

Dikatakan Boni, adapun tugas Tito Karnavian sebagai Mendagri, harus mampu melakukan terobosan agar radikalisme tidak berkembang di daerah. Bahkan, dirinya melihat Tito Karnavian sebagai mantan Kapolri mampu melakukan hal itu.

Baca juga:   Presiden: Diminta Kementerian Lembaga Maksimalkan Belanja Modal, Yang Tidak Bermanfaat Coret

Selain itu, Menteri Agama Fachrul Razi seharusnya juga bisa membuat kebijakan yang mampu melenyapkan radikalisme. Bahkan, mantan Wakil Panglima TNI Fachrul Razi itu diduga sengaja ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menumpas radikalisme agama yang menjadi ancaman bagi bangsa ke depan.

“Perlu tangan yang kuat dan orang yang paham betul Islam, tetapi juga powerful punya kekuatan untuk mengendalikan sistem. Pak Fachrul Razi punya kepemimpinan yang kuat dan juga pemahaman agama yang cukup baik,” ujar Boni.

“Saya kira (Fachrul Razi-red) orang yang tepat berhadapan dengan apakah Hizbut Tahrir atau kelompok sempalan sebagainya, termasuk memerangi sel tidur di Indonesia,” lanjutnya.

Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya melakukan upaya serius untuk mencegah meluasnya radikalisme. Karena, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu ada istilah baru guna mencegah penyebaran radikalisme dengan menerapkan label ‘manipulator agama’. [elz/cnn]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar