Azis Syamsuddin: DPR Tidak Ikut Campur Soal Perppu UU KPK

azis-syamsuddin
Aziz Syamsuddin.

harianpijar.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Poltik dan Keamanan Aziz Syamsuddin menyebut, pihaknya tidak mau ikut campur soal keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk UU KPK yang masih menuai kontroversi. Selain itu, DPR juga menilai hal itu menjadi urusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Itu urusan presiden, kita tidak bisa campur. Nanti aja kita liat. Kalau UU sudah ada, kan Perppu ada syaratnya, syarat-syaratnya untuk keluarkan Perppu kan ada syaratnya,” kata Aziz Syamsuddin di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin 4 November 2019.

Menurut Aziz, menerbitkan Perppu harus sesuai dengan syarat yang telah diatur dalam undang-undang. Namun, sejauh ini belum mendengar adanya kabar Perppu akan diterbitkan, atau bahkan dibatalkan.

Selanjutnya, Azis juga menyebut, terkain soal Dewan Pengawas yang selama ini menjadi poin perdebatan dalam UU KPK. Menurutnya, Dewan Pengawas harus merupakan orang yang berpengalaman di bidang hukum.

“Bisa saja mantan KPK, bisa saja mantan komisioner, tentu punya experience yang cukup di bidang hukum,” ujar Azis yang juga Politikus Golkar itu.

Baca juga:   Daftar Calon Wali Kota, Gibran: Kita Mau Solo Melompat Lebih Maju

Ditegaskan Azis, siapa pun orang yang dipilih menjadi Dewan Pengawas mekanismenya telah diatur dalam UU. Selain itu, Dewan Pengawas diatur dalam UU, yakni melalui penunjukkan pemerintah.

“Sudah ada di UU, ditunjuk oleh pemerintah,” tegasnya.

Sementara, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak mengeluarkan Perppu KPK itu disampaikan saat berbicang dengan awak media di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat 1 November 2019 lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak perlu mengeluarkan perppu karena UU KPK masih diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jangan ada orang yang masih berproses uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain. Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam bertatanegaraan. Kita harus hormati proses seperti itu,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sedangkan, menurut Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti menyebut, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu keliru dan menyesatkan karena presiden  adalah cabang kekuasaan eksekutif.

Karena, posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bersentuhan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai cabang kekuasaan yudikatif.

Baca juga:   Begini Kata PPP Soal Projo Minta Komisaris-Direksi BUMN dari Relawan Diperbanyak

“Kalau presiden bilang menunggu MK, itu keliru dan menyesatkan. Itu terlalu mengada-ada,” kata Bivitri dalam dikusi bertajuk ‘Presiden Tidak Menerbitkan Perppu, Komitmen Anti Korupsi Pemerintah Dipertanyakan’ yang digelar di Kantor ICW, Jakarta, Minggu 3 November 2019.

Ditegaskan Bivitri, presiden sebagai pemimpin eksekutif memiliki hak untuk mengeluarkan Perpu sebagai sebuah keputusan politik. Sedangkan kewenangan MK adalah menguji konstitusionalitas sebuah produk undang-undang (UU).

Selanjutnya, Bivitri juga mempertanyakan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa keputusan itu dilandasi kesopansantunan dalam ketatanegaraan dalam kaitannya dengan MK.

“Saya yakin 100 persen, mengeluarkan perppu itu tidak akan membuat MK tersinggung. Mau jaga kesopanan apa?” tegas Bivitri.

Sementara, penerbitan Perppu KPK sudah didesak berbagai kalangan selama satu bulan terakhir lantaran UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK sebagai hasil revisi atas UU Nomor 30 tahun 2002 dinilai sangat melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satunya, dengan diletakkannya KPK di bawah rumpun kekuasaan eksekutif, dibentuknya dewan pengawas dan dipangkasnya keweangan KPK dalam penangaan kasus. [elz/rep]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar