Ingatkan Pejabat, Komnas HAM: Ada Banyak Orang dengan Celana Cingkrang atau Cadar Tak Radikal

Ahmad-Taufan-Damanik
Ahmad Taufan Damanik. (foto: CNN Indonesia/Safir Makki)

harianpijar.com, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menuai kontroversi karena mewancanakan larangan pemakaian cadar atau nikab dan celana cingkrang di instansi pemerintah. Terkait hal itu, Komnas HAM pun mengingatkan soal hak mengekspresikan atribut sesuai dengan agama yang diyakini.

“Saya hanya ingin mengingatkan pejabat negara bahwa kewajiban negara adalah menghormati dan melindungi hak asasi dan kemerdekaan individu, termasuk kemerdekaan untuk mengekspresikan apa yang diyakininya sebagai ajaran agamanya,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada awak media, Minggu, 3 November 2019.

Ahmad Taufan Damanik mengatakan hak mengekspresikan keyakinan memang bukan hak asasi yang absolut. Namun, regulasi pengaturan atasnya harus didasari alasan yang kuat.

“Kemerdekaan individu yang asasi dalam hal ini kebebasan mengekspresikan keyakinan memang bukan hak asasi yang absolut. Namun regulasi untuk pengaturan dan pembatasannya mesti didasari alasan yang kuat. Dalam standar internasional, dikenal Prinsip Siracusa namanya,” terangnya.

Prinsip Siracusa adalah pembatasan atau pengurangan hak asasi yang dilakukan atas dasar pertimbangan keselamatan moral bangsa. Bisa juga atas alasan keselamatan dan keamanan nasional atau yang setara dengan itu.

Baca juga:   Fadli Zon: Pemerintah Jangan Terlalu Fokus dengan Isu Radikalisme

Lebih lanjut Ahmad Taufan Damanik menuturkan radikalisme tidak bisa didefinisikan dalam hukum yang baku. Karena itu, kata dia, mereka yang memakai cadar atau celana cingkrang tak bisa langsung dicap radikal. Hal ini justru akan menimbulkan diskriminasi.

“Argumen yang sempat diungkapkan adalah untuk menangkal radikalisme, padahal radikalisme sendiri bukanlah definisi hukum yang baku. Juga argumen itu tidak menunjukkan bukti yang kuat. Ada banyak orang dengan celana cingkrang atau cadar tidak radikal apalagi ikut dalam kegiatan terorisme. Cara pandang ini bisa menimbulkan dampak diskriminasi kepada orang yang menggunakannya,” ujar Ahmad Taufan Damanik.

Sebelumnya, Menag Fachrul Razi mengatakan tidak ada ayat di Alquran yang mewajibkan ataupun melarang penggunaan cadar atau nikab. Dalam penjelasan terbarunya, Fachrul Razi mengaku tidak dalam posisi melarang cadar, tapi dirinya mendengar akan ada aturan larangan memasuki instansi pemerintah dengan penutup muka, seperti helm dan sejenisnya.

“Saya denger, saya denger, akan ada keluar aturan tentang masuk ke instansi pemerintah tidak boleh pakai helm dan muka harus kelihatan jelas. Saya kira betullah untuk keamanan. Kalau saya sarankan mungkin, kalau kita ndak ikut-ikut masalah hukumlah ya. Saya kira itu. Kita hanya merekomendasi aturan agamanya aja,” kata Fachrul Razi di Kemenko PMK, Kamis, 31 Oktober 2019.

Baca juga:   GP Ansor: Indonesia Berideologi Pancasila dan Bukan Negara Agama dan Sekuler

“Kalau kemudian yang terkait bidang hukum mengeluarkan aturan bahwa instansi pemerintah pakai helm, tidak boleh pakai muka… kelihatan, harus kelihatan. Tinggal tafsirkan aja. Kalau ada orang bertamu ke rumah saya nggak kelihatan mukanya, nggak mau dong saya. Keluar Anda,” imbuhnya.

Selain itu, Fachrul Razi juga menyinggung soal mereka yang memakai celana cingkrang. Dirinya mengatakan, meski di agama tidak dilarang, ada aturan soal penggunaan celana cingkrang di instansi pemerintahan.

“Kemudian masalah celana-celana cingkrang, itu tidak bisa dilarang dari aspek agama, karena memang agama pun tidak melarang. Tapi dari aturan pegawai, bisa, misalnya di tentara, ‘Kamu celana kamu kok tinggi begitu? Kamu lihat kan aturan pimpinan di tentara gimana? Kalau kamu nggak bisa ikuti, keluar kamu!’,” ucap Fachrul Razi saat menyampaikan pemaparan di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Oktober 2019. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar