Soal Iuran BPJS Naik, Politisi Demokrat Mulai Kritik Kebijakan Presiden

Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Demokrat mulai mengkritik langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan menjadi dua kali lipat.

Menurut Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon, itu tidak sesuai dengan tujuan BPJS saat pertama kali dibentuk. Karena, BPJS dibentuk melalui Undang-Undang No. 24 tahun 2011. Saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berniat mengurangi beban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

“Sekarang malah membuat rakyat merasa diteror di tengah sulitnya ekonomi,” kata Jansen melalui unggahan di akun Twitter pribadinya, Sabtu 2 November 2019.

Selain itu, kritik juga dilontarkan politikus Partai Demokrat Cipta Panca Laksana. Menurutnya, sangat  menyayangkan pemerintah dan partai yang berkuasa tidak memperhatikan beban masyarakat.

Selain itu, dikatakan Panca, bahwa SBY tidak tumbuh besar dari keluarga yang kaya di Pacitan, Jawa timur. Bahkan, SBY justru sulit untuk berobat ke rumah sakit akibat sering kekurangan biaya. Berdasarkan, pengalaman masa lalunya, SBY membentuk BPJS agar masyarakat kecil bisa lebih mudah mendapat pelayanan kesehatan.

Baca juga:   Demokrat Merasa Tak Berkoalisi Lagi dengan 02, TKN: Bagusnya Sampaikan secara Resmi

“Makanya beliau melahirkan kebijakan ekonomi pro growth, pro poor, pro job, pro environment. Sayang sekarang ngaku partai wong cilik tapi nyusahin,” kata Panca.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mulai Januari 2020 mendatang.

Bahkan, keputusan itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019.

Diketahui, iuran untuk kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per bulan per peserta. Sementara, untuk kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu dan kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu. Secara persentase, kenaikan rata-rata mencapai 100 persen.

Baca juga:   Soal Kasus Novel Baswedan, Moeldoko: Jangan Bebani Presiden Hal Teknis, Ada Kapolri

Selain itu, Partai Demokrat sendiri belum memutuskan sikap politik usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik menteri di Kabinet Indonesia Maju. Bahkan, tidak ada kader Partai Demokrat yang dipilih menjadi menteri.

Menurut Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, partainya memang belum menentukan sikap politik. Bahkan, seluruh kader masih menunggu arahan dari Ketua Umum SBY yang akan menyampaikan pidato politik.

Sementara diketahui, selain Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sudah mengkritik langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat.

Bahkan, PKS juga sama seperti Partai Demokrat, tidak mendapat kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju dan bertekad menjadi oposisi hingga lima tahun ke mendatang. [elz/cnn]

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar