Kritik Dirut BPJS Kesehatan, PAN: Carilah Argumen Lain yang Rasional

Saleh-Partaonan-Daulay
Saleh Partaonan Daulay. (foto: detik/Tsarina)

harianpijar.com, JAKARTA – Wakil Sekjen PAN Saleh Partaonan Daulay menganggap pendapat Dirut BPJS Kesehatan Fachmi ldris yang membandingkan kenaikan iuran lebih murah dari harga pulsa, terlalu menyederhanakan masalah. Sebab, menurutnya, kebutuhan kesehatan dan pulsa tidak sebanding.

“Itu terlalu menyederhanakan masalah. Jangan melihat masyarakat Indonesia hanya di perkotaan. Tapi lihat jugalah mereka yang ada di daerah-daerah terpencil. Jangankan beli pulsa, untuk memenuhi kebutuhan hidup saja mereka masih banyak yang kesulitan,” kata Saleh Partaonan Daulay kepada awak media, Sabtu, 2 November 2019.

Saleh Partaonan Daulay mengatakan kebutuhan kesehatan tidak relevan jika dibandingkan dengan pulsa. Dirinya menyebut pelayanan kesehatan adalah kebutuhan primer, sedangkan pulsa adalah kebutuhan sekunder, bahkan tersier.

“Lagi pula, kebutuhan terhadap pulsa dan kebutuhan terhadap kesehatan sangat tidak sebanding. Kalau tidak bisa beli pulsa, orang masih bisa hidup, bisa tertawa, bisa bekerja, dan bisa beraktivitas. Tetapi, kalau tidak punya akses pada kesehatan, orang bisa susah, bisa miskin, bahkan bisa meninggal,” ujar Saleh Partaonan Daulay.

“Karena itu, kebutuhan pada pelayanan kesehatan adalah kebutuhan primer, sedangkan kebutuhan pada pulsa adalah kebutuhan yang sangat-sangat sekunder, bahkan tersier,” tambahnya.

Baca juga:   Minta Pemindahan Ibu Kota Ditunda, Amien Rais Ingin Jokowi Dahulukan Masalah Papua

Saleh Partaonan Daulay menilai pernyataan Fachmi Idris yang meminta masyarakat menabung Rp 2.000 sehari tidaklah bijak. Faktanya, kata dia, masih banyak warga yang tidak berpenghasilan cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya.

“Fachmi Idris dinilai tidak bijak jika meminta masyarakat menabung Rp 2.000 setiap hari untuk menutupi iuran BPJS. Sebab, fakta menunjukkan bahwa banyak masyarakat kita yang penghasilannya tidak cukup untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jangankan menabung, beli beras pun sering sekali kesulitan,” sebutnya.

Lebih lanjut, Saleh Partaonan Daulay lalu menyinggung soal orang yang tidak mampu untuk mendaftar menjadi penerima bantuan iuran (PBI). Namun, dirinya menyebut tidak semua orang miskin terdaftar menjadi peserta PBI.

“Mungkin akan dijawab, ya daftarin saja menjadi peserta PBI. Ada nggak jaminannya bahwa semua masyarakat kurang mampu bisa didaftar jadi peserta PBI? Tidak ada. Saya masih sering menemukan masyarakat miskin dan kurang mampu yang tidak masuk peserta PBI,” kata Saleh Partaonan Daulay.

Menurut Saleh Partaonan Daulay, Fachmi Idris seharusnya mencari argumen yang relevan, bukan membandingkan dengan membeli pulsa. Dirinya yakin dengan argumen yang masuk akal masyarakat bisa menerima kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Baca juga:   Sebut Pemindahan Ibu Kota untuk Beijing, Moeldoko Minta Amien Rais Tak Tendensius

“Kesimpulan saya, argumen Pak Fachmi ini sangat tidak kuat. Carilah argumen lain yang lebih rasional dan masuk akal untuk membenarkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut. Dengan begitu, masyarakat bisa memiliki pemahaman yang baik dan rela menerima keputusan itu,” tukas Saleh Partaonan Daulay.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi ldris berpendapat iuran yang naik masih tetap lebih murah dibandingkan harga pulsa.

“Kalau kita bicara perbandingan, lebih murah dari pulsa,” ujar Fachmi ldris di kantor pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Jumat, 1 November 2019.

Apalagi, dikatakan Fachmi ldris, bila iuran BPJS Kesehatan yang naik tersebut dibayar harian, akan kelihatan keterjangkauannya. Peserta hanya perlu membayar Rp 5.000-6.000 per hari untuk kelas I, Rp 3.000-4.000 untuk kelas II, dan tidak lebih dari Rp 2.000 untuk kelas III.

“Bahwa iuran itu ada risetnya, masih terjangkau,” terangnya. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar