Menko Polhukam: Radikalisme Tidak Identik dengan Kelompok Agama Tertentu

Mahfud-MD
Mahfud MD. (foto: detik/Lisye Sri Rahayu)

harianpijar.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut penanganan gerakan radikal tidak menuju pada kelompok agama tertentu.

Menurutnya, gerakan radikal itu merupakan kelompok yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan melawan aturan.

Bahkan, gerakan tersebut juga berupaya merusak cara berpikir generasi baru dan gerakan itu akan menyebabkan anak-anak muda menganggap bernegara dan konstitusi yang diterapkan saat ini salah.

“Bahwa kebetulan ada Islam karena radikalnya, bukan Islamnya,” kata Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019.

Mahfud MD juga mengatakan, umat Islam tidak ada yang pernah tersinggung terkait langkah pemerintah menangani radikalisme tersebut.

“Siapa yang menuduh umat Islam radikal enggak ada. NU misalnya, enggak radikal, Muhammadiyah enggak radikal. Itu kelompok-kelompok kecil yang memang faktanya ada. Itu bukan Islamnya atau tidak Islamnya. Siapapun akan ditindak,” ucapnya.

Baca juga:   Soal Pembunuhan di Sigi, Jokowi: Saya Kutuk Keras, Jelas Bertujuan Provokasi dan Teror

Selanjutnya, Mahfud MD juga menepis anggapan pemerintah hanya menindak orang Islam terkait gerakan radikal ini. Karena itu, Mahfud meminta semua pihak membuka data, bahwa yang ditindak karena melawan ideologi bukan hanya orang Islam.

“Jangan didramatisir, seolah panas, seakan-akan memerangi kelompok tertentu, tidak,” ujar Mahfud MD.

Kemudian, Mahfud MD juga enggan berkomentar soal rekomendasi Menteri Agama Fachrul Razi melarang penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah. Mahfud beralasan tidak mengetahui wacana pelarangan itu.

“Tanya ke Menag dulu. Saya tidak tahu malahan,” kata Mahfud MD saat dikonfirmasi sebelumnya di kantor Kemenkopolhukam.

Mahfud MD menjelaskan, meski tidak mengetahui urusan penggunaan cadar atau celana cingkrang bukan bidang yang ditangani oleh Kemenkopolhukam.

Baca juga:   Pastikan Jokowi Tak Keluarkan Perppu, Menkumham Minta Pihak yang Tolak UU KPK Gunakan MK

“Itu bukan bidang saya,” jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Sementara sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya melakukan upaya serius untuk mencegah meluasnya gerakan yang kerap disebut radikalisme.

Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu pula membuat istilah baru guna mencegah penyebaran radikalisme dengan menerapkan label manipulator agama.

“Harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut yaitu mengenai radikalisme,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga melempar wacana untuk mengubah istilah gerakan radikalisme. Karena, menurutnya frasa ‘manipulator agama’ mungkin bisa menjadi pengganti dari ‘gerakan radikalisme’.

“Atau mungkin enggak tahu, apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama,” ujar Presiden Joko Wdodo (Jokowi). (elz/cnn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar