Jokowi-Ma'ruf
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.

harianpijar.com, JAKARTA – Pengamat isu intelijen dan terorisme, Harits Abu Ulya meminta pemerintah menjelaskan definisi radikalisme secara jelas, terukur, dan menyampaikan hal itu kepada masyarakat. Selain itu, perlu juga mempertanyakan pada pemerintah tentang terminologi radikalisme tersebut.

“Jadi kita perlu tanyakan kepada rezim Jokowi. Apa radikalisme itu? Apa tolak ukurnya? Siapa yang punya otoritas merumuskan definisi terminologi itu? Siapa pihak yang di anggap radikal? Sejauhmana bahayanya saat ini?” kata Harits saat dikonfirmasi, Rabu, 30 Oktober 2019.

Menurut Harits, pemerintah juga diminta jujur akan ancaman aktual yang dihadapi Indonesia saat ini. Karena, Indonesia mempunyai Badan Intelijen Negara (BIN), Intelijen dan Keamanan (Intelkam), Badan Intelijen Strategis (Bais), serta unsur intelijen lainnya.

Harits menegaskan, satuan intelijen itu pasti memiliki analisis mengenai ancaman dengan segala levelnya terhadap negara. Sehingga, jangan sampai rakyat ramai-ramai di provokasi pemerintah untuk menghadapi musuh imaginatif atau ancaman asumtif terhadap isu radikalisme.

Baca juga:   Ramal Rezim Jokowi Bakal Jatuh, Karding Sebut Amien Rais Belum Move On dari Rasa Benci

“Rakyat hari ini sikapnya kritis, dan membaca di balik ngototnya pemerintah mengusung proyek deradikalisasi itu untuk menutupi susuatu yang jauh lebih besar dan urgen,” tegasnya.

Dijelaskan Harits, lebih bahaya lagi jika soal radikalisme itu tendensinya kepada Islam dan umatnya. Karena itu, seharusnya pemerintah bersikap bijak terhadap perbedaan atau keragaman diruang demokrasi dengan mengedepankan nalar sehat.

Sementara, menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, akan menjalankan program deradikalisasi. Karena, hal itu merupakan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menghadapi paham radikalisme yang terjadi di Indonesia.

Baca juga:   Polri Diminta Usut Pihak yang Ingin Gagalkan Pelantikan Presiden

“Itu salah satu pesan presiden, kita diminta melakukan deradikalisasi,” kata Mahfud MD di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta, Senin 28 Oktober 2019 lalu.

Ditegaskan Mahfud MD, kelompok radikal bukan berarti orang Islam. Karena itu, dirinya mengajak agar pemikiran bahwa orang yang radikal merupakan orang Islam untuk diubah.

“Kelompok radikal itu bisa Islam bisa tidak. Dimana-mana banyak orang radikal. Oleh sebab itu jangan dibelok-belokkan. Karena radikalisme bukan orang Islam juga, jadi jangan dikacaukan,” tegas Mahfud MD.

Kemudian, Mahfud MD juga menjelaskan, radikalisme berarti gerakan atau paham yang ingin menawarkan alternatif lain terhadap ideologi dengan cara kekerasan. Untuk itu perlu adanya upaya deradikalisasi.

“Radikal itu lawannya gradual. Gradual itu bertahap,” jelas Mahfud MD. (elz/rep)

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar