Anies-Baswedan
Anies Baswedan. (foto: detik/Muhammad Fida Ul Haq)

harianpijar.com, JAKARTA – DPD Partai Gerindra DKI Jakarta menyatakan akan bersikap kritis kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Meski demikian, kritis yang dimaksud bukan berarti berseberangan.

“Kita solid mendukung Pak Anies cuman tetap, anggota DPRD diminta kritis kepada siapa pemerintah. Tapi tidak ada maksud itu akan berseberangan. Fungsi kader Gerindra di mana pun diperintahkan begitu,” kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif kepada awak media di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Oktober 2019.

Menurut Syarif, perintah kritis tersebut datang dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo Subianto meminta struktur partai untuk mengawal pemerintahan.

Baca juga:   Pengamat Nilai Gerindra Bakal Ditinggal Pemilih Setia Jika Gabung Jokowi

“Kritis dan konstruktif. Coba bayangkan kalau diam? Itu yang Pak Prabowo suruh. Ayo kritis bersama rakyat,” ucapnya.

Sebagai partai pengusung Anies Baswedan, Gerindra menjamin bakal tetap solid hingga 2022. Namun, kebijakan yang dikeluarkan Anies Baswedan harus pro-rakyat.

“Kita tetap solid dukung Pak Anies sampai selesai 5 tahun ini. Jangan berhenti tengah jalan, program-program tidak jalan kawal terus,” ujar Syarif.

Sebelumnya, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan instruksi itu tidak spesifik untuk mengkritik Anies Baswedan.

“Ndak, ndak (spesifik ke Gubernur Anies Baswedan). Intinya itu lho, bukan secara spesifik harus seperti apa, secara spesifik pesan Pak Prabowo kepada seluruh anggota parlemen itu harus tetap kritis. Kira-kira begitu,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak kepada awak media, Senin, 28 Oktober 2019.

Baca juga:   Wacana Penambahan Pimpinan MPR, Fadli Zon: Bisa Membuka Opsi Revisi UU MD3

Menurut Dahnil Anzar Simanjuntak, instruksi agar kritis itu disampaikan Prabowo Subianto kepada kader Partai Gerindra yang menjadi anggota Dewan, baik di DPR maupun DPRD. Dirinya menyebut instruksi Prabowo Subianto berkaitan dengan fungsi anggota Dewan sebagai kontrol pemerintah.

“Jadi gini lho, instruksi kepada anggota parlemen itu ceramah Pak Prabowo yang biasa ya. Misalnya gini, anggota parlemen itu kan tugasnya memang melakukan kontrol. Kontrol itu harus kalau ada kebijakan yang merugikan rakyat, anggota parlemen harus bersuara,” terang Dahnil Anzar Simanjuntak. (nuch/det)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of