Zainal Petir: Meski Ditolak Sejumlah Ormas, FPI Tetap Adakan Musda di Tegal

Ilustrasi-FPI
Ilustrasi massa FPI.

harianpijar.com, SEMARANG – Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah Zainal Petir menyebut pihaknya akan tetap mengadakan musyawarah daerah (Musda) di Kabupaten Tegal, Senin, 28 Oktober 2019 (hari ini-red), meski sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) menolak pelaksanaan tersebut.

“Musda II FPI Jateng tetap jalan di Majlis Taklim Al Hikmah Lil Habib Baqir bin Hasan bin Syaikh Abu Bakar, Ketitang, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal,” kata Zainal Petir di Semarang, Minggu, 27 Oktober 2019 malam.

Menurut Zainal, bahwa musda tersebut dalam rangka pemilihan pengurus dan menyusun program kegiatan sehingga penting bagi FPI. Karena, ormas ini dijamin konstitusi, yakni UUD RI Tahun 1945 Pasal 28E Ayat (3), bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Baca juga:   Sikapi Dugaan Korupsi Jiwasraya, Slamet Ma'arif: PA 212 Akan Gelar Aksi di Depan DPR

Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengaturnya.

“Kedudukan ormas FPI sangat kuat dijamin oleh undang-undang. Jadi, apa salahnya ketika mau mengadakan program kerja musda, kok, ditolak,” ujar Zainal yang juga anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah itu.

Ditegaskan Zainal, kehadiran FPI yang punya misi amar makruf nahi mungkar, mestinya disambut dengan gembira karena akan membantu masyarakat supaya tidak terjerembab ke dalam kemaksiatan.

Kalau ada ormas yang mengarah ke penyebaran paham komunis, termasuk neokomunis, wajib dilarang. Karena, jelas melanggar UU No. 16/2017 tentang Penetapan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan atas UU No. 17/2013 tentang Ormas.

Baca juga:   Perppu Diterbitkan, Novel Bamukmin: Kalau Dibubarkan Kita Bisa Bikin Ormas Lagi

Selanjutnya, Zainal juga menyinggung soal kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, bahwa kepolisian mengamankan pelaksanaannya. Karena itu, Polri tidak berhak melarang ormas yang akan menggelar musda.

Bahkan, Polri justru harus ikut menjaga agar kegiatan tersebut berjalan lancar. Tugas polisi sebagaimana UU No. 2/2002 tentang Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban umum.

“Jadi, yang sedang musda, dalam hal ini FPI, merasa aman dan masyarakat sekitar juga nyaman,” tandasnya. (elz/ant)

SUMBERAntara

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini