Pengamat: Tidak Tepat Kursi Menteri Strategis Diduduki Politikus

Jokowi-Lantik-Menteri
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik para menteri di Kabinet Indonesia Maju. (foto: detik/Kanavino Ahmad)

harianpijar.com, JAKARTA – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi Menteri Perindustrian dan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan dinilai tidak tepat. Pasalnya, kementerian strategis seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan tersebut seharusnya diisi oleh orang-orang profesional.

“Saya melihat posisi strategis ini masih diisi dari partai. Idealnya, posisi ini berasal dari profesional,” kata pengamat INDEF, Andry Satrio Nugroho, saat diskusi online, Minggu. 27 Oktober 2019.

Menurut Andry Satrio Nugroho, keputusan Jokowi tersebut tidak tepat karena menempatkan politikus pada posisi kementerian strategis. Dilihat dari latar belakang, kedua menteri itu memang merupakan politisi partai. Agus Gumiwang adalah anggota Partai Golkar, sementara Agus Suparmanto berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ditegaskan Andry Satrio Nugroho, dibidang ekonomi Agus Gumiwang tidak banyak bersentuhan dengan sektor riil. Selain itu, Agus Gumiwang pernah tercatat sebagai direktur PT Agumar Eka pada 1994-1999 dan komisaris PT Asiana Lintas Development periode 2012 hingga saat ini. Namun, kedua perusahaan itu bahkan tidak terkait dengan industri manufaktur.

Selanjutnya, Andry Satrio Nugroho juga menyebut Agus Suparmanto tidak memiliki latar belakang di sektor riil atau perdagangan. Selain itu, Agus Suparmanto berpengalaman sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) periode 2018-2022. Bahkan, posisi ini diduduki oleh Agus Suparmato selama dua periode berturut-turut.

Baca juga:   Tanggapi Demokrat Soal Jatah Menteri, Begini Kata NasDem

Kemudian, Agus Suparmanto juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Galangan Manggar Biliton (GMB). Perusahaan itu beroperasi di Bangka Belitung.

“Jika memang ingin dari partai, tentu perlu dipilih dengan latar belakang dan keahlian yang mumpuni,” ujar Andry Satrio Nugroho.

Dikatakan Andry Satrio Nugroho, latar belakang menteri akan mempengaruhi kinerja dari kementerian terkait dan ekonomi dalam negeri ke depannya. Karena, saat ini Indonesia dihadapkan dengan sejumlah tantangan.

“Perang dagang China dan Amerika Serikat (AS) masih belum usai. Kedua negara kini dihadapkan pada kondisi sama-sama mulai menanggung dampaknya,” ucapnya.

Andry Satrio Nugroho menjelaskan, jika ekonomi China melambat otomatis Indonesia juga akan terkena dampaknya. Karena, China masih menjadi mitra dagang terbesar bagi Indonesia.

Seperti diketahui, total perdagangan Indonesia dengan China tercatat sebesar US$45,9 miliar sepanjang Januari hingga Agustus 2019. Bahkan, negeri tirai bambu itu menjadi tujuan ekspor terbesar Indonesia dengan nilai US$17,2 miliar.

Bahkan, sejumlah produk yang kerap diekspor ke China, antara lain minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), batu bara, besi, baja, bijih tembaga, dan produk dari kayu.

Karena itu, Andry Satrio Nugroho menilai ekspor komoditas itu bisa jadi terus menurun sejalan dengan perlambatan ekonomi China akibat perang dagang. “Upaya mencegah hal ini tentu perlu menjadi fokus lintas kementerian,” ungkapnya.

Baca juga:   Pakar Psikologi Politik: PDIP Harus Cari Sosok Sekelas Megawati, Mungkinkah Jokowi Jadi Ketum PDIP

Kemudian, Andry Satrio Nugroho juga menyebut politisi yang meramaikan Kabinet Indonesia Maju tidak sedikit di antaranya yang duduk di kementerian sektor ekonomi.

Selain, Agus Gumiwang dan Agus Suparmanto, Jokowi juga menunjuk Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan politisi Partai NasDem Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian (Mentan).

“Komposisi pilihan menteri-menteri ekonomi pada kabinet kali ini tentu masih belum dalam kondisi yang ideal,” kata Andry Satrio Nugroho.

Sementara, menurut Ekonom Bank Permata Josua Pardede, pihaknya masih optimistis orang-orang pilihan Jokowi masih bisa membawa ekonomi Indonesia lebih baik lagi. Apalagi, Sri Mulyani masih menempati posisi Menteri Keuangan.

“Posisi kunci tetap di Kementerian Keuangan. Bagaimana mengoptimalkan belanja ke daerah, sehingga diharapkan lebih produktif,” ujar Josua Pardede.

Namun, ditegaskan Josua Pardede, mengenai banyaknya politisi yang menjadi menteri ekonomi di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jilid II ini, dirinyya menilai tidak ada masalah. Salah satunya terkait penempatan Airlangga di kursi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Beliau (Airlangga) kan juga ada pengalaman yang sebelumnya di Kementerian Perindustrian, jadi tidak perlu belajar dari awal,” tukas Josua Pardede. (elz/cnn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar